Cukai MBDK Batal Tahun Ini, Pemerintah Dinilai Tak Prioritaskan Kesehatan Publik

JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengatakan, keputusan pemerintah yang membatalkan penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) pada 2025 menunjukkan bahwa pemerintah tidak memprioritaskan kesehatan publik. Padahal, sebelumnya pemerintah sudah berencana menerapkan cukai tersebut pada semester dua tahun ini.

"Janji itu tidak terlaksana dan tidak terpenuhi, maka hal ini menjadi catatan bahwa tidak menjadi prioritas pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat," ujar Ketua YLKI, Niti Emiliana, dalam konferensi pers di kantor YLKI, Jakarta Selatan, Jakarta, Jumat (17/10).

Dia juga menyampaikan, saat ini produk MBDK bahkan sudah masuk ke dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). MBDK ini berupa susu berperisa yang mengandung gula tambahan dan kurang memenuhi standar gizi.

Niti menyebutkan, pembatalan implementasi cukai MBDK menjadi salah satu rapor merah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di bidang keamanan pangan. Selain itu, rapor merah lainnya adalah maraknya kasus keracunan MBG dan adanya beras oplosan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal YLKI, Rio Priambodo menambahkan, penerapan cukai MBDK dibutuhkan untuk mengontrol konsumsi gula masyarakat. Pasalnya, konsumsi gula berlebih berdampak negatif pada kesehatan dan memicu berbagai penyakit.

"Itu menjadi kontrol masyarakat terhadap makanan atau minuman yang bisa berdampak pada kesehatan dirinya sendiri. Selain (cukai) rokok, MBDK menjadi poin penting," tambah Rio.

Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, sebanyak 47,5% penduduk berusia di atas tiga tahun mengonsumsi minuman manis lebih dari satu kali per hari. Selain itu, sebanyak 43,3% penduduk mengonsumsi minuman manis sebanyak satu sampai enam kali per minggu.

Berdasarkan kelompok umur, lebih dari 50% anak usia 3-14 tahun mengonsumsi minuman manis lebih dari satu kali per hari. Persentase ini merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan kelompok usia lainnya.