Coding dan AI Bakal Jadi Mata Pelajaran Wajib Sekolah 

MALANG - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengemukakan pelajaran coding dan kecerdasan buatan (AI) yang saat ini masih bersifat pilihan, akan diarahkan menjadi mata pelajaran wajib.

"Kebutuhan guru coding dan AI akan meningkat tajam, sehingga peran perguruan tinggi sebagai mitra pendidikan sangat dibutuhkan," kata Mendikdasmen dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah (PTMA) di kampus Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) di Malang, Jawa Timur, Jumat (17/10) malam.

Mu’ti menyampaikan, sebelumnya pemerintah menetapkan mulai 2027, bahasa Inggris akan menjadi mata pelajaran wajib sejak kelas 3 SD. Karena itu, pelatihan guru bahasa Inggris menjadi fokus utama.

Namun, ia menginginkan istilah pelatihan diganti menjadi pendidikan agar dapat disertifikasi dan berdampak pada profesionalisme guru.

Dia memaparkan, kebijakan Bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib adalah satu dari sejumlah program prioritas yang dapat dijalankan secara kolaboratif bersama perguruan tinggi.

Baca juga: Mata Pelajaran Coding dan AI Di Tingkat SD Tak Dirancang Rumit 

Pertama, revitalisasi satuan pendidikan, yang tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik dan sarana prasarana sekolah, tetapi juga mencakup pembenahan sistem manajemen, tata kelola, serta peningkatan kapasitas kepala sekolah dan tenaga pendidik.

Program ini diarahkan agar sekolah-sekolah di berbagai daerah mampu mengelola pembelajaran secara mandiri dan efisien dengan dukungan konsultan serta fasilitator profesional.

Revitalisasi tersebut juga meliputi penyusunan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan zaman, penguatan karakter siswa, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan agar selaras dengan standar nasional dan internasional.

“Tahun ini ada lebih dari 16.100 sekolah yang direvitalisasi dengan anggaran mencapai Rp16,9 triliun. Tahun depan kami berupaya agar capaian itu tetap terjaga meski anggaran sedikit berkurang,” ujarnya.

Program kedua berkaitan dengan peningkatan kualitas guru melalui berbagai skema pelatihan dan pendidikan profesi.

Pemerintah, katanya, telah menyiapkan 808 ribu kuota Pendidikan Profesi Guru (PPG) serta memperluas program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi guru yang belum menyelesaikan studi sarjananya.

“Kami ingin memastikan tidak ada guru yang terhenti karirnya hanya karena belum memenuhi syarat akademik. Bahkan, pengalaman mengajar kini diakui hingga 70 persen dalam skema RPL,” ujarnya.

Kemendikdasmen juga mendorong program pembelajaran mendalam (deep learning) untuk memperkuat kapasitas pedagogik dan karakter siswa. Program ini, dapat melibatkan PTMA sebagai penyelenggara pelatihan guru dan pengembang modul.

Mendikdasmen menegaskan bahwa kementeriannya mendorong agar setiap kebijakan lahir dari kajian akademik yang kuat. “Kami ingin kebijakan pendidikan tidak sekadar administratif, tetapi menjadi rekayasa sosial yang membentuk karakter bangsa. Karena itu, penelitian dan masukan dari kampus-kampus Muhammadiyah-Aisyiyah akan sangat berarti,” ujar Muti dikutip dari Antara.