22 Januari 2024
10:02 WIB
Penulis: Aldiansyah Nurrahman
Editor: Leo Wisnu Susapto
JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dan cawapres nomor urut 3 Mahfud Md sama-sama menilai food estate sebagai program yang gagal.
Kritik kedua cawapres itu mereka sampaikan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu (21/1) malam.
Keduanya menyebutkan food estate merupakan program gagal saat segmen pertama debat tersebut. Muhaimin merupakan cawapres pertama yang mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan visi-misinya dalam segmen pertama.
Dalam kesempatan itu, Cak Imin mengatakan food estate mengabaikan petani Tanah Air. Selain itu, food estate juga tak memedulikan nasib masyarakat adat setempat. Dia bahkan menilai proyek tersebut harus dihentikan.
"Di sisi yang lain kita sangat prihatin upaya pengadaan pangan nasional dilakukan melalui food estate. Program ini terbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat kita, menghasilkan konflik agraria, dan bahkan merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan!" demikian lontaran Cak Imin.
Sementara itu, Mahfud mengatakan ketika dirinya menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) pada Juni 2011, dia meminta pengelolaan sumber daya alam harus memperhatikan empat tolok ukur, yaitu pemanfaatan, pemerataan, partisipasi masyarakat, dan penghormatan terhadap hak-hak yang diwariskan leluhur.
Namun, dia melihat pemerintahan saat ini mengabaikan empat tolok ukur tersebut. Ia berjanji ke depannya akan menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga harus menyejahterakan petani maupun nelayan.
Pada kesempatan itu, Mahfud menyinggung program food estate yang merupakan program pemerintahan Presiden Joko Widodo merupakan proyek yang gagal.
"Jangan misalnya seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan. Yang benar saja, rugi dong kita," imbuh Mahfud.
Mengutip pidato pengukuhan sebagai guru besar dalam bidang ilmu ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Universitas Airlangga (Unair), pada Rabu (25/102023), Muryani menjelaskan program food estate dapat mengatasi permasalahan ketahanan pangan. Food estate merupakan konsep pertanian berskala luas lebih dari 25 hektare (ha) yang berintegrasi dengan iptek, modal, serta organisasi dan manajemen modern. Kehadiran program food estate sebagai upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan perlu mendapat perhatian dari pemerintah mengingat dampak yang ditimbulkannya.
Kendati demikian, Muryani mengungkapkan selain berpotensi mewujudkan ketahanan pangan, program food estate juga berpotensi merusak lahan di masa depan. Hal itu karena program ini membutuhkan pembukaan lahan hutan konservasi dan gambut secara besar besaran.
Kerusakan yang timbul ini berkaitan dengan fungsi lahan gambut sebagai pengatur tata air, penyerap karbon, dan penjaga keberlangsungan keanekaragaman hayati. Karena itu, pengalihfungsian lahan gambut tersebut bertolak belakang dengan komitmen pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 sebesar 41% dengan bantuan internasional.