Buruh Keluhkan Disparitas Upah

JAKARTA - Ketua Lembaga Pemberdayaan Pekerja Perempuan, Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Yanti Kusrianti, berharap masalah disparitas upah minimum provinsi (UMP) bisa diatasi.

Ia menjelaskan, UMP yang berbeda-beda membuat pengusaha condong memindahkan usahanya ke daerah yang UMP-nya rendah.

“Hal itu akhirnya menimbulkan pergolakan di tingkat pengusaha. Kini ada tren relokasi,” katanya dalam diskusi Upah Rendah dan Harapan Tinggi, di Jakarta Pusat, Kamis (6/11).

Yanti mendorong pemerintah secepatnya mencari solusi agar jangan sampai masalah disparitas upah ini berlarut-larut.

Ia mengemukakan, saat ini ada tren pengusaha pindah berbondong-bondong ke Jawa Tengah. Sebagaimana diketahui UMP Jawa Tengah 2025 sebesar Rp2.169.349.

Di samping itu, kata Yanti, disparitas upah tidak serta merta memengaruhi harga barang di suatu daerah menjadi lebih murah dibandingkan dengan daerah yang lain.

“Sekarang kita bisa bandingkan, beli motor di Karawang itu berapa belas juta Rupiah, kita bandingkan dengan di Majalengka yang upahnya masih dua juta koma sekian. Nah itu sebenarnya kan harganya sama, tapi kenapa ada disparitas upah,” jelasnya.

Yanti menyebutkan disparitas ini sudah terjadi sejak lama. Tapi, hingga beberapa kali pergantian pemerintahan masalah ini belum juga ditemukan solusinya.

“Harapan saya upah jadi disamakan,” pungkas Yanti menegaskan.

Sementara itu, Sekretaris Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional (PSP SPN) PT Pannarub Industry, Dewi Sumanti menuntut agar butuh mendapat upah yang layak.

Ia menegaskan kesejahteraan buruh, berarti kesejahteraan juga bagi Indonesia.

“Semoga Indonesia emas, Indonesia maju itu terwujud dari langkah-langkah kecil, perjuangan buruh. Apalagi butuh sejahtera pasti negara sejahtera,” pungkasnya.