BSSN Masih Telusuri Latar Belakang Peretas Bjorka

JAKARTA - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian menyatakan, saat ini pihaknya tengah menelusuri latar belakang peretas “Bjorka” yang melakukan peretasan data ke sejumlah situs pemerintah.

“Sedang kami telusuri,” kata Hinsa di Kantor BSSN, Depok, Jawa Barat, Selasa (13/9)

Guna menelusuri latar belakang peretas "Bjorka" itu, Hinsa menyebut masih terus berproses lantaran serangan itu dilancarkan di ruang siber. "Bukan kayak mencari secara fisik," ucapnya.

Untuk itu, ia mengatakan BSSN saat ini tengah berkoordinasi pula dengan pihak Bareskrim Polri, terkait dengan forensik digital untuk menelusuri latar belakang peretas "Bjorka" “Kami bersama-sama dengan aparat terkait, khususnya Bareskrim kita juga berkoordinasi,” ujarnya.

Selain itu, Hinsa menyebut BSSN juga berkoordinasi dengan stakeholder pemilik data yang diduga diretas, untuk melakukan evaluasi sistem. Menurutnya, masing-masing kementerian/lembaga ikut bertanggung jawab terhadap masalah keamanan sistem elektronik.

"Karena sebagian juga enggak merasa. ‘Kami merasa tidak kehilangan data' atau tidak tahu, ujarnya menirukan pemilik data yang diduga diretas. " katanya.

Ia mengatakan, BSSN memberikan layanan IT Security Assessment (ITSA) untuk menemukan celah kerentanan pada layanan publik berbasis sistem informasi oleh penyelenggara negara. Terkait isu kebocoran data nasional oleh peretas yang mencuat beberapa waktu belakangan, Hinsa mengimbau masyarakat agar tetap tenang dalam menyikapi serangan peretas di ruang siber.

Ia pun menyebut, secara umum infrastruktur informasi vital nasional sampai saat ini berjalan dengan baik. Menurutnya, serangan siber yang dilancarkan peretas "Bjorka" masih masuk dalam klasifikasi intensitas rendah.

“Menyikapi dengan tenang tapi bukan berarti abai, jadi intensitas-nya kalau dalam siber intensitas rendah dan kita harapkan jangan sampai terjadi juga meningkat,” ujarnya.

"sistem elektronik yang untuk pelayanan masyarakat berjalan dengan baik", serunya.

Tim Khusus
Terpisah, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengaku, pihaknya sudah masuk dalam tim khusus bersama Badan Intelijen Negara (BIN) dan BSSN untuk mengatasi serangan siber dari peretas yang mengaku sebagai Bjorka.

"Tim Siber Polri sudah masuk tim terpadu bersama BIN dan BSSN," kata Kepala Divisi Humas (Kadivhumas) Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, terkait adanya serangan peretas terhadap data-data milik instansi Pemerintah, Dedi mengatakan, Polri masih menunggu laporan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Namun hingga kini Polri belum menerima laporan terkait kebocoran data tersebut.

"Sampai dengan hari ini belum ada laporan ke Bareskrim," kata Dedi.

Meski demikian, upaya tindak lanjut untuk menghadapi serangan siber tersebut, Polri telah bergabung dengan tim khusus yang dibentuk oleh Pemerintah. Tim khusus tersebut dibentuk saat rapat internal yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan dihadiri Kepala BSSN Hinsa Siburian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, serta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/9).

Rapat internal tersebut digelar selang beberapa hari setelah diduga terjadi kebocoran surat dan dokumen untuk Presiden Jokowi di internet. Peretas yang mengaku beridentitas Bjorka itu mengaku telah meretas korespondensi milik Presiden Jokowi, termasuk surat dari BIN.

Klaim tersebut viral setelah sebuah akun Twitter bernama "DarkTracer: DarkWeb Criminal Intelligence" mengunggah tangkapan layar dari Bjorka, bahwa surat dan dokumen untuk Presiden Indonesia, termasuk surat yang dikirimkan BIN dengan label rahasia, telah bocor.

Mahfud MD juga menanggapi hal tersebut dan memastikan, kebocoran data tidak terkait dengan data-data rahasia milik negara. Senada, Johnny G. Plate juga mengatakan hal serupa dengan menyebut data yang dimiliki Bjorka adalah data umum.

“Setelah ditelaah sementara adalah data-data yang bersifat umum. Bukan datadata spesifik dan bukan data-data ter-update," kata Johnny.

Johnny juga menyebut tim khusus emergency response team dibentuk untuk menjaga tata kelola data yang baik di Indonesia.

"Juga untuk menjaga kepercayaan publik. Jadi akan ada 'emergency response team', (anggotanya) dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya," tambah Johnny.