BRIN: Publik Sudah Bisa Menerima Calon Kepala Daerah Perempuan

JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menilai masyarakat saat ini sudah menerima calon kepala daerah dari kalangan perempuan. Situasi sekarang ini berbeda dengan masa awal pemilihan kepala daerah (pilkada) digelar, di mana masih muncul suara-suara penolakan perempuan menjadi calon kepala daerah (cakada).

“Sudah accepted lah, publik sudah bisa menerima dan sangat terbuka ya adanya perempuan,” katanya Peneliti Pusat Riset Politik BRIN Kurniawati Hastuti kepada Validnews, di Kantor BRIN, Jakarta, Rabu (27/8).

Pada awal pilkada sekitar 2005-2006, kata dia, masih ada argumen perempuan itu tidak layak menjadi pemimpin. Lalu, Islam tidak mengizinkan perempuan menjadi pemimpin.

Namun, saat ini diskursusnya sudah bergeser. Kurniawati menjelaskan, publik kini lebih fokus pada penilaian kapabel atau tidaknya perempuan yang menjadi cakada menjadi pemimpin, atau menilai dampak ketika perempuan tersebut menjadi pemimpin.

“Bergesernya juga karena kesadaran politik publik sudah meningkat, termasuk melihat ke latar belakangnya seperti apa. Politik dinasti atau bukan. Banyak kan sekarang yang mengamati ‘ah ternyata dia anaknya saudaranya Ratu Atut’, misalnya,” katanya.

Oleh karena itu, Kurniawati menilai, kesadaran politik publik itu sudah mulai meningkat pada hal-hal yang lebih substansial.

“Jadi tidak lagi pada aspek gendernya, tapi lebih pada apakah dia berkontribusi sebagai kepala daerah setelah menjabat dan profilnya seperti apa,” katanya.

Bahkan di Aceh sekalipun, yang kental dengan hukum Islamnya, kepala daerah terpilih Pilkada 2024 adalah perempuan. “Buktinya Wali Kota Banda Aceh terpilih adalah perempuan,” tambahnya.

Ia mengamati, organisasi Islam terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah juga memiliki keputusan yang mendukung perempuan sebagai pemimpin.

“Dalam disertasi saya itu, saya menunjukkan bahwa Muhammadiyah dan NU sebagai mainstream Islam di Indonesia itu mendukung perempuan jadi pemimpin,” pungkasnya.

Kurniawati menangkap fenomena perempuan kini sengaja dicalonkan menjadi kandidat dalam pilkada untuk mendapatkan suara dari kalangan perempuan.