NASIONAL
30 Oktober 2024
20:18 WIB
BRIN Amati Kualitas Demokrasi Indonesia Makin Memprihatinkan
Peneliti BRIN Firman Noor mengatakan, kualitas demokrasi Indonesia tidak hanya dipertanyakan ilmuwan politik dalam negeri, tapi juga dari luar negeri
Penulis: Aldiansyah Nurrahman
Editor: Nofanolo Zagoto
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Shutterstock/CAHYADI SUGI
JAKARTA - Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, mengamati kondisi demokrasi Indonesia semakin memprihatinkan, terutama 5-10 tahun terakhir.
Ia mengatakan Indonesia saat ini justru mengalami suatu transisi demokrasi yang berkepanjangan. Padahal, setelah jatuhnya Presiden Soeharto pada 1998, transisi diharapkan tidak akan berlangsung lama. Sayangnya, hal yang terjadi hari ini, menurutnya, justru fenomena pembalikan-pembalikan semangat demokrasi.
“Alih-alih menjadi sebuah transisi demokrasi yang ajek, saat ini kita justru menjadi saksi bagaimana kualitas demokrasi kita semakin dipertanyakan,” katanya, dalam acara rilis Indeks Pelembagaan Partai Politik: Parameter Ilmiah untuk Membangun Partai Politik Modern di Indonesia di Kampus BRIN, Jakarta Selatan, Rabu (30/10).
Firman mengungkapkan, kualitas demokrasi Indonesia tidak hanya dipertanyakan ilmuwan politik dalam negeri, tapi juga dari luar negeri. Lembaga-lembaga pemerhati demokrasi di dalam negeri maupun luar negeri juga mempertanyakan hal serupa.
Hal tersebut tampak dari data indeks demokrasi yang dirilis The Economist Intelligence Unit (EIU) yang menunjukkan skor demokrasi Indonesia pada 2023 adalah sebesar 6,53. Artinya, kualitas demokrasi Indonesia dinilai EIU statusnya flawed democracy atau demokrasi cacat.
Maka dari itu, kata Firman, walaupun riset Indeks Pelembagaan Partai Politik di Indonesia yang dilakukan BRIN menunjukkan parpol mendapatkan skor 74,16, tapi berbicara demokrasi, tetap memprihatinkan.
“Artinya, meskipun secara pelembagaan ada optimisme, tapi secara umum, overall, kondisi demokrasi Indonesia semakin memprihatinkan,” jelasnya.
Adapun riset Indeks Pelembagaan Partai Politik di Indonesia ini merupakan alat ukur akademik untuk mengukur seberapa kelembagaan sembilan parpol di parlemen periode 2019-2024 berdasarkan dimensi derajat kesisteman, infusi nilai, dan kemandirian partai. Tujuan dari indeks untuk melihat sejauh mana parpol di Indonesia melembagakan dirinya setelah dua dekade era reformasi.
Karena kondisi demokrasi ini, kata Firman, ada pandangan oligarki atau nondemokrasi dengan demokrasi hidup bersama.
“Ini didukung oleh pandangan Forbes dan McKinsey yang mengatakan bahwa Indonesia adalah contoh kasus dimana demokrasi dan nondemokrasi atau oligarki, itu bisa berjalan dan saling mengisi,” jelasnya.
Firman menyebut kondisi seperti itu, tentu tidak menggembirakan. Sebab, yang diharapkan adalah munculnya demokrasi yang tulen dan kuat.
“Justru kita hari ini menjadi saksi apa yang disebut seperti competitive authoritarian. Jadi, dia sebetulnya secara substansi belum demokrasi, tendensinya adalah tendensi untuk otoriter, salah satu parameternya adalah dibuatnya kebijakan-kebijakan yang bersifat elitis, eksklusif. Makanya kita dengar istilah elitis demokrasi, misalnya, atau inklusif demokrasi, atau post-demokrasi,” paparnya.
Ia mengatakan Indonesia saat ini justru mengalami suatu transisi demokrasi yang berkepanjangan. Padahal, setelah jatuhnya Presiden Soeharto pada 1998, transisi diharapkan tidak akan berlangsung lama. Sayangnya, hal yang terjadi hari ini, menurutnya, justru fenomena pembalikan-pembalikan semangat demokrasi.
“Alih-alih menjadi sebuah transisi demokrasi yang ajek, saat ini kita justru menjadi saksi bagaimana kualitas demokrasi kita semakin dipertanyakan,” katanya, dalam acara rilis Indeks Pelembagaan Partai Politik: Parameter Ilmiah untuk Membangun Partai Politik Modern di Indonesia di Kampus BRIN, Jakarta Selatan, Rabu (30/10).
Firman mengungkapkan, kualitas demokrasi Indonesia tidak hanya dipertanyakan ilmuwan politik dalam negeri, tapi juga dari luar negeri. Lembaga-lembaga pemerhati demokrasi di dalam negeri maupun luar negeri juga mempertanyakan hal serupa.
Hal tersebut tampak dari data indeks demokrasi yang dirilis The Economist Intelligence Unit (EIU) yang menunjukkan skor demokrasi Indonesia pada 2023 adalah sebesar 6,53. Artinya, kualitas demokrasi Indonesia dinilai EIU statusnya flawed democracy atau demokrasi cacat.
Maka dari itu, kata Firman, walaupun riset Indeks Pelembagaan Partai Politik di Indonesia yang dilakukan BRIN menunjukkan parpol mendapatkan skor 74,16, tapi berbicara demokrasi, tetap memprihatinkan.
“Artinya, meskipun secara pelembagaan ada optimisme, tapi secara umum, overall, kondisi demokrasi Indonesia semakin memprihatinkan,” jelasnya.
Adapun riset Indeks Pelembagaan Partai Politik di Indonesia ini merupakan alat ukur akademik untuk mengukur seberapa kelembagaan sembilan parpol di parlemen periode 2019-2024 berdasarkan dimensi derajat kesisteman, infusi nilai, dan kemandirian partai. Tujuan dari indeks untuk melihat sejauh mana parpol di Indonesia melembagakan dirinya setelah dua dekade era reformasi.
Karena kondisi demokrasi ini, kata Firman, ada pandangan oligarki atau nondemokrasi dengan demokrasi hidup bersama.
“Ini didukung oleh pandangan Forbes dan McKinsey yang mengatakan bahwa Indonesia adalah contoh kasus dimana demokrasi dan nondemokrasi atau oligarki, itu bisa berjalan dan saling mengisi,” jelasnya.
Firman menyebut kondisi seperti itu, tentu tidak menggembirakan. Sebab, yang diharapkan adalah munculnya demokrasi yang tulen dan kuat.
“Justru kita hari ini menjadi saksi apa yang disebut seperti competitive authoritarian. Jadi, dia sebetulnya secara substansi belum demokrasi, tendensinya adalah tendensi untuk otoriter, salah satu parameternya adalah dibuatnya kebijakan-kebijakan yang bersifat elitis, eksklusif. Makanya kita dengar istilah elitis demokrasi, misalnya, atau inklusif demokrasi, atau post-demokrasi,” paparnya.
