BPOM: Ribuan Sampel Takjil Mengandung Bahan Berbahaya

JAKARTA – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengumumkan, sebanyak 9.262 sampel pangan olahan untuk menu takjil yang beredar di pasaran selama Ramadan 1445 Hijriah/2024, terdeteksi mengandung sejumlah senyawa kimia yang berpotensi membahayakan kesehatan konsumen.

"Penjual takjil sangat banyak. Beberapa ada yang berpotensi bahaya pada pangan siap saji, misalnya pewarna Rhodamin B, formalin agar tidak mudah basi atau rusak, terutama pangan mengandung banyak air seperti agar-agar dan mi," kata Plt Kepala BPOM Lucia Rizka Andalusia dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Rizka memaparkan data pengawasan takjil yang digelar serentak di seluruh kantor cabang BPOM di daerah, melibatkan 3.749 pedagang takjil di 1.057 titik lokasi pengawasan. Hasilnya, kata dia, dari total 9.262 sampel yang diperiksa, 48,04% mengandung formalin pada sampel mi kuning, teri, tahu, cincau, agar-agar, cumi, ikan peda, dan terasi.

Sebanyak 25,49% mengandung Rhodamin B pada produk takjil cendol, mutiara, kerupuk pasir, jeli merah, jenang merah, pacar cina, dan mi pelangi. Kemudian sekitar 27,45% jajanan takjil diketahui mengandung boraks berdasarkan pemeriksaan pada sampel kerupuk, cao, cendol, cilok, otak-otak, sate usus, kerang, udang, tahu, dan teri. Sedangkan 0,98% diketahui mengandung kuning Metanil pada produk tahu oranye.

Rizka mengatakan, senyawa boraks umumnya disalahgunakan oknum pedagang pada produk pangan bertekstur kenyal seperti bakso dan cendol. Sedangkan pewarna kuning umumnya terjadi pada tahu.

"Senyawa ini bukan yang aman untuk dikonsumsi. Senyawa ini digunakan untuk pewarna tekstil bukan untuk pangan. Formalin bahkan untuk pengawet jenazah, bisa dibayangkan dampaknya pada manusia," imbuhnya.

Dampak dari mengonsumsi pangan mengandung zat kimia berbahaya, kata Rizka, bisa berkategori ringan hingga berat. "Kalau berat karsinogenik atau bisa menyebabkan kanker. Kalau ringan, biasanya mual, muntah, dan pusing, seperti keracunan pada umumnya," kata Rizka.

Pengawasan Pangan
Sebelumnya, BPOM bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta melakukan pengawasan pangan menjelang Idul Fitri 1445 H di pasar swalayan Hari-Hari ITC Roxy Mas, Jakarta Pusat.

“Tadi, kami di dalam melihat beberapa macam produk, ada yang 'frozen" (beku) dan kering. Tetapi intinya kami melakukan pengawasan sesuai dengan surat Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga,” kata Kepala Dinas PPKUKM DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo saat ditemui di Jakarta Pusat, Rabu.

Pada periode kali ini, Elisabeth mengatakan akan ada lima lokasi secara acak yang akan dilakukan pengawasan pangan bersama BPOM. Pasar Swalayan Hari-Hari ITC Roxy Mas merupakan lokasi yang pertama.

"Sasarannya adalah retail. Kami ingin memastikan produk-produk yang dijual kepada konsumen itu aman. Pengawasan ini kami fokuskan di parsel, termasuk juga makanan dan minuman yang dijual di swalayan," kata Elisabeth.

Pemeriksaan dilakukan mulai dari kemasannya, label, izin edar dan masa kedaluwarsa. Kepala BPOM DKI Jakarta Sofiani Chandrawati Anwar mengatakan, pihaknya menjelang hari besar keagamaan seperti Natal, Hari Raya Idulfitri, Hari Raya Iduladha dan kegiatan lainnya memang rutin melakukan pengawasan.

Untuk hasil pemeriksaan hari ini, produk-produk di swalayan Hari-Hari ITC Roxy Mas dinyatakan tidak terdapat bahan berbahaya. “Jadi kita patut bersyukur. Ini nilai tambah juga untuk swalayan Hari-Hari kalau ada BPOM ke sini dengan Kadis PPKUKM, tentu ini menjadi 'branding' Hari-Hari. Menjadi terpercaya,” kata Sofi.

Lebih detail, Sofi memaparkan, dari puluhan produk yang diperiksa, produk yang tidak memenuhi ketentuan label ada sekitar lima produk. Kemudian yang rusak dua produk, kemudian ada sampel yg diduga tanpa izin edar sebanyak lima produk.

Guna menindak lanjuti produk yang tak lolos uji tersebut, Sofi menjelaskan produk akan diturunkan dari rak kemudian dimusnahkan atau dikembalikan ke pemasok apabila masih memungkinkan. “Tentu kita juga akan tindak lebih lanjut peringatan atau sanksi administratif kepada produsen atau distributornya,” ujar Sofi.

Powered by Froala Editor