BP2MI Nilai Pemberantasan Mafia Pekerja Migran Belum Padu

JAKARTA – Ketua Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani berharap Menkopolhukam Mahfud MD sinergikan semua pihak untuk memberantas mafia penempatan ilegal pekerja migran.

“Harapan ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 22 Tahun 2021,” terang Benny dalam rilis, Rabu (22/9).

Harapan itu dia sampaikan langsung pada Mahfud saat berkunjung ke kantor Menkopolhukam, Rabu (22/9).

Benny jelaskan, Perpres Nomor 22 Tahun 2021 sebagai pengganti Perpres 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT TPPO). Dalam perubahan tersebut, Menkopolhukam terlibat sebagai ketua II GT TPPO. 

"Keterlibatan peran kementerian dan lembaga menjadi kewenangan dari Menkopolhukam," papar Benny.

Ketua BP2MI bersyukur, Mahfud merespons baik permintaan itu. Menkopolhukam berjanji agar sinergi yang akan dilakukan dapat menghasilkan kerja bersama serta menghadirkan negara bagi pekerja migran Indonesia. 

"Kita menyebut mereka pahlawan devisa, mereka penyumbang devisa terbesar kedua kepada negara ini, kita ingin membuktikan juga bahwa perintah presiden untuk melindungi PMI dari ujung rambut hingga ujung kaki benar-benar bisa diwujudnyatakan," kata Benny. 

Pada kesempatan pertemuan itu, Mahfud sampaikan, sejauh ini negara sudah responsif menyikapi berbagai problem, termasuk persoalan kejahatan perdagangan manusia. 

"Negara ini sudah responsif betul,” sebut Mahfud.

Dia melanjutkan, setiap ada masalah pemerintah selalu merespons dengan aturan. Menurut dia, membangun hukum itu ada tiga, yaitu aturan, strukturnya/aparatnya dan ketiga budaya. 

“Kalau ketiganya ini tidak sama, ya macet,” tegas dia. 

Seringkali, lanjut Mahfud, dalam merespons banyak hal, selalu ada anggapan selesai pada pembuatan aturan saja, namun rusak strukturnya.

Pemberantasan pengiriman pekerja migran ilegal di Indonesia, lanjut Mahfud, menjadi tanggung jawab semua pihak. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu berharap semua stakeholder bisa bergandeng tangan bersama-sama membenahi persoalan tersebut. 

"Banyak orang yang diperlakukan tidak manusiawi. Oleh sebab, itu mari kita benahi. Perintah presiden, sindikat kejahatan perdagangan orang diminta disikat sampai tuntas," pungkas dia.