NASIONAL
04 Agustus 2025
08:50 WIB
Bahlil Tegaskan Tidak Ada Munaslub Golkar
Bahlil nilai Munaslub Golkar hanya sebagai sarana untuk menggantikan kepemimpinan saat ini dengan proses tak mudah.
Editor: Leo Wisnu Susapto
Bahlil Lahadalia menyampaikan visi misi saat berlangsungnya Rapimnas dan Musyawarah Nasional XI Partai Golkar 2024 di Jakarta, Rabu (21/8/2024). Antara Foto/Akbar Nugroho Gumay
JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan, tidak ada isu musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Partai Golkar.
Selain itu, Bahlil menampik isu adanya keretakan di tubuh partai berlambang pohon beringin tersebut.
“Masa mau dipercaya berita yang enggak ada sumbernya?” urai Bahlil dikutip dari Antara di Jakarta, Minggu (3/8).
Senada dengan Bahlil, Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian Partai Golkar, Nusron Wahid, menampik isu tersebut, terutama yang mengaitkannya dengan nama dirinya.
“Pertama, saya tidak tahu menahu tentang isu tersebut. Kedua, sampai hari ini tidak pernah ada pembicaraan di lingkungan Istana kepada saya ataupun kepada pihak-pihak lain di lingkungan Partai Golkar yang membicarakan tentang munaslub,” ujar Nusron.
Baca juga: Golkar Nilai Pilkada Lagsung Timbulkan Konflik Horizontal
Pada kesempatan berbeda, politikus senior Partai Golkar Nurdin Halid juga membantah adanya rencana munaslub.
"Isu Munaslub Golkar itu hoaks. Itu isu murahan yang tidak perlu direspons,” urai Nurdin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (1/8).
Sebelumnya, Bahlil Lahadalia resmi terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional (Munas) XI yang digelar pada 20-21 Agustus 2024. Saat itu dia terpilih secara aklamasi untuk menggantikan Airlangga Hartarto.
Munaslub Partai Golkar merupakan forum tertinggi dalam partai yang diselenggarakan untuk membahas isu-isu mendesak atau perubahan penting dalam kepengurusan partai. Dasar hukum Munaslub Golkar diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar.
Prosesnya dimulai dengan DPP menggelar rapat pleno untuk menetapkan pelaksana tugas (plt) ketua umum yang tugasnya hanya menyelenggarakan Munaslub.
Kemudian, dalam waktu tidak lama, DPP mengadakan Rapimnas untuk mendapat kesepakatan dan dukungan secara nasional yang diwakili DPD Provinsi seluruh Indonesia. Sekaligus, menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraannya.
Setelah Rapimnas, DPP bisa membentuk panitia munaslub, yang segera melakukan persiapan untuk kegiatan tersebut.
