Bahlil Butuh Ini Untuk Berantas Tambang Ilegal

JAKARTA - Publik memberi respons akan rencana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk membentuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) di lingkungan Kementerian ESDM untuk memberantas tambang ilegal.

Manajer Kampanye Tambang dan Energi Eknas Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Rere Christanto menilai, sudah seharusnya Ditjen Gakkum itu ada. Namun, yang terpenting adalah keseriusan politis untuk memberantas tambang ilegal.

“Meski bentuk Gakkum, kalau tidak punya kemauan politis untuk berntas pertambangan ilegal, ya sia-sia saja,” papar dia, kepada Validnews, Selasa (29/10).

Walhi menilai masalah dalam penindakan tambang ilegal adalah, bukan tidak mengetahui, tetapi memang perbuatan itu tidak ditindak. 

Karena, tak ada kegiatan pertambangan untuk jangka waktu lama dan tanpa diketahui aparat pemerintah. Kalau ada operasi tambang yang beroperasi dalam jangka waktu lama dan tidak diketahui, ada dua kemungkinan menurut dia, penegak hukumnya tutup mata atau justru jadi bagian dari kegiatan ilegal itu.

Mengutip Antara, Bahlil menjelaskan usulan pembentukan Ditjen Gakkum di Kementerian ESDM karena masih banyak ditemukan pelanggaran di sektor pertambangan yang tak sesuai kaidah norma, serta melenceng dari dokumen awal. Juga masih ditemukan dokumen tambang yang tumpang tindih.

"Ada yang dicurigai izinnya backdeck (di balik meja/ilegal). Banyak itu. Ada juga dicurigai tumpang tindih. Semuanya selama ini kan lewat PTUN. Itu bagus juga. Tapi alangkah lebih bagusnya secara komprehensif kalau kita punya ada satu Ditjen Gakkum untuk melakukan penegakan aturan," kata dia (18/10).