Selamat

Senin, 25 Oktober 2021

30 April 2021|16:37 WIB

Azis Syamsuddin Didesak Mundur Dari Pimpinan DPR

MKD memastikan menindaklanjuti perkara Azis sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku

Penulis: Gisesya Ranggawari,

Editor: Nofanolo Zagoto

ImageIlustrasi DPR. Antarafoto

JAKARTA - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menyarankan agar Azis Syamsuddin mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR RI. Hal ini setelah namanya ikut terseret dalam dugaan suap pengurusan perkara Wali Kota Tanjungbalai.

"Saya kira Azis memang mesti mundur dari jabatan Pimpinan DPR. Lebih gentle saja kalau keputusan mundur ini muncul dari kesadaran Azis sendiri," ujar Lucius kepada wartawan, Jumat (30/4).

Ia menambahkan, jika Azis tidak memiliki kesadaran untuk mundur, maka sebenarnya Partai Golkar bisa meminta Azis mundur dari Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan DPR. Dengan begitu, perkara yang menjerat Azis tidak akan berdampak terhadap citra Partai Golkar. 

Namun jika Golkar juga tidak berani mengambil inisiatif untuk mengajukan pemberhentian Azis, maka semua pihak harus menunggu proses di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). 

"Saya kira peluang paling mungkin untuk memastikan Azis diberhentikan dari jabatan Wakil Ketua DPR adalah melalui jalur penyelidikan etik di MKD," imbuh dia. 

Sementara itu, Wakil Ketua MKD DPR RI, Habiburrokhman memastikan akan menindaklanjuti laporan terhadap Azis Syamsuddin yang diduga terlibat dalam dugaan kasus suap pengurusan perkara Wali Kota Tanjungbalai. Ia mengatakan MKD akan menindaklanjuti sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku.

"Intinya MKD bekerja untuk menegakkan keluhuran martabat dan kehormatan DPR. Oleh karena itu setiap laporan yang masuk kami pastikan kami proses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," kata Habiburrokhman.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini juga menyatakan, laporan terkait kasus yang menyeret nama Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Politik Hukum dan Keamanan itu sudah masuk dan diterima oleh ke MKD. Namun, baru akan diproses pada 6 Mei 2021 karena saat ini DPR dalam masa reses.

Ia mengungkapkan, pada tanggal 6 Mei nanti pihaknya akan segera menggelar rapat pimpinan membahas perkara aduan Azis Syamsuddin ini. Nantinya, hasil keputusan akan diambil secara kolektif kolegial.

"Tanggal 6 Mei 2021 kita rapat pimpinan (Rapim), setelah Rapim kita rapat Internal, jadi semua keputusan di MKD itu kan diputuskan secara kolektif kolegial, bukan peroangan," jelas dia.

Meski demikian, Habiburrokhman menegaskan MKD tidak akan mengintervensi kerja dari KPK untuk mengusut kasus suap yang menyeret pimpinan DPR RI itu. Ia hanya menindaklanjuti laporan yang ada di MKD sesuai tugas dan kewenangannya.

"Intinya kami menghormati KPK, kami tidak akan mengintervensi kerja-kerja KPK, dan kami tidak akan mendahului kerja-kerja KPK. Dan dipastikan setiap laporan yang masuk ke MKD kita akan tindaklanjuti," tandas Habiburrokhman.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA