c

Selamat

Senin, 17 November 2025

NASIONAL

27 Juli 2023

19:10 WIB

Aparat Diharap Telusuri Pendanaan Buzzer Penyebar Hoaks

Polisi dan Kemenkominfo harus mulai fokus mencari tahu aktor intelektual dan pendana para penyebar hoaks

Penulis: Gisesya Ranggawari

Editor: Nofanolo Zagoto

Aparat Diharap Telusuri Pendanaan <i>Buzzer</i> Penyebar Hoaks
Aparat Diharap Telusuri Pendanaan <i>Buzzer</i> Penyebar Hoaks
Ilustrasi hoaks. Shutterstock/dok

JAKARTA - Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, meminta aparat siber Polri dan Kemenkominfo menelusuri pendanaan buzzer politik penyebar hoaks di media sosial. Ia menduga ada aktor intelektual dibalik penyebaran berita bohong yang masif.

"Pemberi dana para buzzer penyebar hoaks belum pernah diungkap. Saya sih harap bisa ditangkap tuh," ujar Hendri dalam diskusi di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/7).

Hendri yang akrab disapa Hensat ini mendorong pemerintah baik Polri maupun Kemenkominfo untuk mulai fokus kepada aktor intelektual dan pendana para penyebar hoaks ini. 

Menurutnya, akun-akun bodong ataupun pelaku penyebar hoaks di media sosial bisa saja hanya menjalankan perintah. Pelaku lapangan penyebaran hoaks dianggapnya hanyalah para martir.

"Jadi, pekerjaan rumah Kemenkominfo dan Siber Polri bukan hanya di akun penyebaran hoaksnya saja atau pembuat hoaksnya, tapi harus sampai pemasok dananya dicari," jelas Hensat.

Dia menjelaskan, sejatinya ada dua kelompok yang kerap menjadi penyebar hoaks atau berita bohong, khususnya di media sosial.

Kelompok pertama, yaitu kelompok yang tidak memahami dampaknya dan lebih mengutamakan eksistensi serta spotlight. Kelompok kedua, yakni mereka yang memahami dampaknya dan memang dirancang dengan skenario yang ada.

"Nah selain ada aktor perancang skenarionya tadi, yang repot adalah yang tidak tahu dampaknya ini. Jadi mereka lebih ingin viral saja, padahal itu hoaks gitu," imbuh dia.

Untuk itu, ke depannya Hensat mengusulkan agar dibentuk lembaga atau dewan khusus pengawas media sosial. Harapannya konten yang tersebar di media sosial bisa lebih terfilter dan memiliki batasan yang jelas.

"Saya usul kita membentuk Dewan Podcast lah ya, atau lembaga yang mengurusi soal medsos ini," tutur Pengamat Politik ini.


KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentarLoginatauDaftar