Antisipasi La Nina, 205 Bendungan Dikosongkan

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengosongkan 205 bendungan dengan total volume tampung 4,7 miliar meter kubik. Langkah ini diambil dalam rangka mengantisipasi badai La Nina.
 
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku telah mendengarkan prediksi BMKG bahwa pola hujan pada akhir 2021 dan awal 2022 dipengaruhi oleh La Nina. Untuk itu, Kementerian PUPR melakukan langkah-langkah untuk menghadapi badai La Nina 2021 ini menjadi standar operasional prosedur siaga bencana. 

Pertama sebanyak 205 bendungan dengan volume tampung sebesar 4,7 miliar meter kubik. Lalu, mengosongkan tampungan dengan membuka seluruh pintu pengeluaran ,contohnya di Bendungan Bilibili, Bendungan Batu Tegi, dan Bendungan Jatiluhur," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimujono dalam Rapat Koordinasi Nasional Antisipasi La Nina secara daring di Jakarta, Jumat (29/10).
 
Menteri PUPR juga siap mengaktifkan pertama kali satgas penanggulangan bencana di pusat, untuk memonitoring semua infrastruktur yang ada di Indonesia agar bisa mengetahui volume banjir yang dapat ditampung.
 
"Kita saat ini memiliki 231 bendungan ditambah beberapa bendungan baru dan Kementerian PUPR telah menghitung berapa daya tampung banjir di bendungan tersebut," imbuhnya.

Menteri PUPR juga menyampaikan Indonesia saat ini memiliki 12 kolam retensi dengan volume tampung 6,8 juta meter kubik. Kemudian bendung gerak dengan volume tampungan 65,8 juta meter kubik dan membuka seluruh pintu pengeluaran, contohnya di kolam retensi Nipa-Nipa di Sulawesi Selatan.
 
Selanjutnya, 12 bendung karet dengan volume 7,3 juta meter kubik dengan cara mengempeskan bendung tersebut, contohnya di bendung karet Tirtonadi di Solo. Dengan demikian ketika banjir, air bisa terus mengalir ke bendung tersebut dan akan ditutup saat akhir musim hujan untuk ditampung buat musim kemarau.
 
"Kita juga membuka terowongan pengendali banjir seperti di Terowongan Nanjung, Sungai Citarum dan Sodetan Cisangkuy supaya menghindarkan banjir di Baleendah," tuturnya.

Selain itu, Kementerian PUPR juga menyiapkan pengoperasian 192 unit pompa pengendali banjir dengan kapasitas 263,4 meter kubik /detik. Lalu, melakukan uji operasi dan menyiapkan bahan bakarnya seperti di Pompa Pengendali Banjir Kali Sringin, dan Pompa Pengendali Banjir Kali Tenggang.
 
Kementerian PUPR, lanjut Basuki, saat ini juga sedang membangun 39 bendungan. Dengan adanya prediksi La Nina maka Kementerian PUPR juga harus berhati-hati supaya tidak terjadi kecelakaan konstruksi dalam pembangunan bendungan ini.
 
"Kami menempatkan petugas di hulu coffer dam 5–10 km untuk mengamati pola debit air yang akan masuk ke sungai yang sedang dibangun bendungannya," ujar Menteri Basuki.
 
Selain itu, lanjut dia, Kementerian PUPR menginventarisasi bahan-bahan banjiran yang dibutuhkan di semua balai di seluruh Indonesia. Seperti geobag dan inventarisasi alat berat yang ada serta penyedia jasa yang sedang bekerja di masing-masing balai, antara lain dump truck, excavator, dan perahu karet.

Rantai Informasi
Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan, putusnya rantai informasi peringatan dini ke masyarakat, harus segera diantisipasi. Khususnya dalam menghadapi dampak La Nina yang diperkirakan akan berlangsung akhir tahun hingga Februari 2022.
 
"Berdasarkan pengalaman beberapa kali terjadi terputusnya rantai informasi, dari Pusdalops yang tidak bisa dilanjutkan dari pemda ke desa-desa terdampak atau rawan bencana hidrometeorologi," kata Dwikorita dalam Rakornas Antisipasi La Nina yang diikuti secara daring di Jakarta, Jumat.

Menurutnya, terputusnya rantai informasi dapat menghambat kesiapsiagaan masyarakat untuk mengantisipasi bencana. Dwikorita menjelaskan, beberapa penyebab putusnya rantai informasi tersebut, biasanya terjadi menjelang cuaca ekstrem akibat kilat atau petir, lalu menyebabkan listrik atau sinyal komunikasi terganggu hingga terputus.

Kemungkinan lainnya, ada beberapa kabupaten/kota yang perlu lebih meningkatkan kesiapsiagaan. Terutama personel yang bertugas menyampaikan informasi peringatan dini setidaknya bersiaga dalam 24 jam. Termasuk adanya kemungkinan tertentu misalnya bencana yang terjadi bersamaan atau multibencana.
 
"Maka rakornas kali ini salah satunya mencari terobosan bagaimana mencari solusi putusnya rantai komunikasi. Pengalaman BMKG yang paling andal adalah menggunakan radio komunikasi HT sehingga BMKG tidak hanya bertumpu pada teknologi digital tapi kami back up dengan HT agar bisa berkomunikasi dengan BPBD," ucapnya.

Selanjutnya informasi peringatan dini bisa dilanjutkan dengan mekanisme tradisional seperti kentongan, sirine atau alat lainnya yang paling tepat di daerah masing-masing.
 
"Jadi penyebaran informasi ini mohon disiapkan, BMKG juga menyiapkan sirine mobile phone tapi tetap ada yang perlu mengaktifkan di kabupaten/kota," tambah Dwikorita.
 
Terkait informasi peringatan dini, BMKG memiliki ribuan sensor monitoring cuaca di seluruh wilayah Indonesia dan d landasan pacu ada lebih 180 alat monitoring cuaca. Dia juga mengimbau agar mitigasi segera dilakukan sebelum dampak La Nina dirasakan. 

Pasalnya, meski hujan tidak lebat jika lingkungan tidak mendukung maka kemungkinan juga bisa terjadi banjir atau tanah longsor.
 
"Bencana longsor atau banjir bandang masih mungkin terjadi umumnya di lokasi yang rusak, lereng terpotong atau wilayah hijau sudah banyak terbuka artinya tanpa La Nina pun, meski hujan tidak lebat dapat memicu terjadi banjir. Mari kita cek kapasitas tata air dari hulu hilir," ujar Dwikorita.
 
Sekadar mengingatkan, BMKG memonitor fenomena La Nina lemah pada akhir tahun dan akan terus bertahan sampai Februari 2022 dengan level menengah. Beberapa titik pengamatan BMKG memperlihatkan, ada peningkatan fenomena ini hingga di atas 70%. La Nina sendiri, mendorong peningkatan curah hujan sehingga berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi.