28 November 2024
18:53 WIB
Angka Maladministrasi Tinggi Tingkatkan Potensi Korupsi
Ombudsman RI, sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik di Indonesia, memiliki tujuan untuk mewujudkan pelayanan publik berkualitas yang bebas dari malaadministrasi
Editor: Nofanolo Zagoto
Ilustrasi korupsi. Shutterstock/dok
JAKARTA - Ombudsman RI mengingatkan, angka malaadministrasi yang tinggi dalam pelayanan publik akan meningkatkan potensi korupsi di Indonesia.
Maka dari itu, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menegaskan bahwa Ombudsman RI, sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik di Indonesia, memiliki tujuan untuk mewujudkan pelayanan publik berkualitas yang bebas dari malaadministrasi.
"Namun, hal ini perlu didukung juga oleh seluruh lapisan masyarakat," kata Najih dalam orasi ilmiah di Universitas Islam Darul Ulum (Unisda) Lamongan, Jawa Timur, Kamis (28/11), seperti dilansir Antara.
Najih menyampaikan, masyarakat berperan menyampaikan laporan potensi malaadministrasi kepada Ombudsman RI, sehingga dapat ditindaklanjuti untuk menyelesaikan permasalahan pelayanan publik tersebut.
Indonesia memiliki potensi menjadi negara besar pada tahun 2045, baik dari segi kependudukan, ekonomi, kekayaan mineral, kekayaan hayati, dan kekuatan maritim.
Namun, kata dia, tantangan ke depan juga semakin besar, yakni antara lain dinamika global seperti perubahan iklim, disrupsi teknologi, eskalasi geopolitik dan geoekonomi, serta demografi global dan kualitas pelayanan, di mana hal tersebut menjadi semakin kompleks.
Oleh karenanya, dia menekankan bahwa masyarakat dan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan harus bekerja bersama agar dapat mewujudkan mimpi Indonesia Emas Tahun 2045, khususnya menjadi negara dengan kualitas pelayanan publik baik dan memiliki budaya antimalaadministrasi dan korupsi di masa depan.
Adapun Ketua Ombudsman RI menyampaikan orasi ilmiah pada acara kuliah tamu dengan tema Peran dan Sinergi Ombudsman RI dengan Perguruan Tinggi dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas.
Kegiatan juga dihadiri oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Muhammad Yusuf Ateh yang menyampaikan orasi ilmiah, Ketua Senat Unisda Afif Hasbullah, Rektor Unisda Muhammad Hafidh Nashrullah, para wakil rektor dan dosen, serta mahasiswa Unisda Lamongan.