c

Selamat

Sabtu, 15 November 2025

NASIONAL

21 Februari 2023

20:50 WIB

Anggota DPR Usul Anggaran Penegak Hukum Disatukan

Pemerintah harus membantu lembaga penegak hukum terkait pembiayaan kendaraan dalam rangka mengatasi masalah-masalah yang berhubungan geografi di daerah-daerah terluar Indonesia

Penulis: Gisesya Ranggawari

Editor: Nofanolo Zagoto

Anggota DPR Usul Anggaran Penegak Hukum Disatukan
Anggota DPR Usul Anggaran Penegak Hukum Disatukan
Gedung DPR. ANTARAFOTO/Aprillio Akbar

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI, Adang Daradjatun, mengusulkan agar anggaran lembaga penegak hukum seperti kejaksaan, pengadilan dan kepolisian disatukan, khususnya bagi wilayah-wilayah terluar Indonesia.

Sebab, menurut pengamatannya saat kunjungan kerja di Maluku Utara, para penegak hukum ketika bertugas sangat kesulitan akses karena harus melewati jalur laut yang berbiaya cukup mahal.

Hal itu dikuatkan pengalaman Adang, yang merupakan pensiunan Polri, pada saat masih berdinas sebagai polisi di Ambon. Proses penegakan hukum perlu menggunakan kapal dan menempuh perjalanan jauh.

"Oleh karena itu, saya memberikan saran perlu adanya pemikiran pada tingkat pusat bahwa anggaran-anggaran lembaga terkait itu pendanaannya disatukan saja," ujar Adang dalam keterangannya, Selasa (21/2).

Politisi PKS ini yakin, dengan disatukannya anggaran, proses peradilan tetap bisa berjalan, sehingga kehadiran negara tetap ada di suatu daerah yang geografinya begitu sulit.

"Kita harus membantu lembaga atau kementerian penegak hukum untuk meningkatkan pembiayaan kendaraan dalam rangka mengatasi masalah-masalah yang berhubungan geografi," imbuh Adang.

Selain itu, Legislator Dapil DKI Jakarta III ini berkata, pihaknya mendukung usulan penambahan gaji atau tunjangan bagi para pegawai. 

Berdasarkan temuan Adang dalam kunker, biaya transportasi untuk para pegawai berangkat ke tempat kerja sekitar Rp150 ribu per hari, jika ditotal perbulan Rp3 juta hanya untuk biaya transport. Padahal gaji para pegawai hanya sekitar Rp6 juta.

Ia mengajak pemerintah pusat memberikan perhatian khusus karena para pegawai di daerah bekerja meninggalkan keluarga dan harus melewati tantangan ombak yang tinggi, sementara gajinya terpotong cukup besar.

Adang berharap masukan ini bisa menjadi perhatian pimpinan Komisi III DPR untuk dilanjutkan aspirasi ini kepada kementerian lembaga terkait.

"Menurut saya ini perlu menjadi perhatian pemerintah pusat, mereka harus mengerti bahwa Indonesia itu tidak hanya pulau Jawa," tutur Adang.


KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentarLoginatauDaftar