Selamat

Selasa, 21 September 2021

13 September 2021|12:55 WIB

Anggota DPR Minta Pemerintah Tangani Dugaan Peretasan 10 Lembaga

Dilaporkan oleh lembaga penelitian dalam negeri. Dua kali laporan tak ada tanggapan

Penulis: Gisesya Ranggawari,

Editor: Leo Wisnu Susapto

ImageIlustrasi hacker.. Ist

JAKARTA – Anggota Komisi I DPR, Dave Laksono meminta pemerintah mewaspadai dan menanggapi serius laporan peretasan terhadap 10 kementerian dan lembaga yang dibobol oleh hacker China.

"Hal ini perlu direspons secara serius apalagi ini berkaitan dengan keamanan negara. Bukan hanya permasalahan data pribadi masyarakat umum, tapi mengenai data-data keamanan negara," kata Dave saat dihubungi wartawan, Senin (13/9).

Ia mendesak, agar Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bersama Polri untuk menindaklanjuti laporan dugaan peretasan ini. Selain itu, menurutnya juga pemerintah perlu segera merumuskan langkah konkret untuk mitigasi terjadinya peretasan lanjutan.

"BIN, Polri dan BSSN harus segera serius mendalami hal ini. Dan juga ada langkah-langkah kongkret serta kebijakan jangka panjang dalam penanganan masalah ini," ucap politisi Partai Golkar ini.

Informasi pembobolan ini, menurut Dave menjadi indikasi sistem keamanan data pemerintah rentan dibobol. Ia khawatir, adanya peretasan situs kementerian ini juga berpotensi dialami oleh masyarakat.

"Bila sistem pemerintah saja rentan, ini sangat mungkin bisa terjadi kelumpuhan dalam berbagai macam hal," cetus dia.

Di samping itu, kasus ini juga menunjukkan lemahnya sistem digitalisasi di Indonesia. Padahal, saat ini pemerintah menggencarkan industri 4.0, ditambah pemerintah juga mendorong untuk pelayanan kepada masyarakat diarahkan ke sistem elektronik.

"Ini menunjukkan betapa lemahnya sistem digitalisasi kita, padahal kita sudah menggembor-gemborkan industri 4.0 dan juga internet of things," tandas dia.

Sebelumnya, peneliti keamanan internet dari The Record, Insikt Group melaporkan peretas atau hacker China, Mustang Panda telah menembus jaringan internal sekitar 10 kementerian dan lembaga pemerintah Indonesia, termasuk Badan Intelijen Negara (BIN).

Peneliti Inskit Group pertama kali menemukan upaya peretasan tersebut pada April 2021. Temuan tersebut lalu mereka laporkan pada pemerintah Indonesia pada Juni 2021 dan Juli 2021. Setelah itu, Inskit tak lagi menerima kabar perkembangan dari pemerintah akan laporan mereka.


Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

TERPOPULER