Anggota DPR Kritik Larangan Pada Karya Lukis Yos Suprapto 

JAKARTA - Anggota Komisi X DPR, Bonnie Triyana menyesalkan larangan sejumlah karya lukisan seniman senior asal Yogyakarta, Yos Suprapto ditampilkan. Tindakan pada pameran yang digelar di Galeri Nasional Indonesia, menurut politisi PDIP itu mencederai kebebasan berekspresi.

"Mestinya negara bisa memberi ruang pada masyarakat atau pelaku seni dan kepada kurator untuk bisa berdiskusi secara kritis dengan publik. Jadi jangan malah alergi dan intervensi," ungkap Bonnie melalui keterangan tertulis, Sabtu (21/12) di Jakarta.

Menurut Bonnie, keputusan pihak kurator, Suwarno Wisetrotomo yang meminta beberapa karya ditutup dengan kain hitam, yang kemudian ditolak Yos.

Bonnie mengingatkan, tindakan tersebut dapat menjadi preseden buruk bagi kebebasan berekspresi di era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Ia menegaskan, negara seharusnya menjamin kebebasan berekspresi para seniman. Terlebih, seni rupa dalam hal ini adalah seni lukis memang kerap mengandung multitafsir dalam satu karya.

Menurut dia, seniman memiliki otoritas dalam berkarya dengan temanya masing-masing, dan semestinya tidak akan menimbulkan bencana politik apa-apa.

"Bagaimana pun karya seni merupakan medium untuk kritik sosial adalah hal yang lazim. Dan seni itu multitafsir sehingga bahaya juga kalau dilihat hanya dari satu perspektif," tegas Bonnie.

Lebih lanjut, Bonnie mengingatkan, karya seni merupakan kebebasan berekspresi yang seharusnya dijamin oleh konstitusi negara. Kegiatan pameran seni, kata dia, konteksnya dalam negara demokrasi itu tidak boleh diatur atau dilarang.

"Jadi ya bebas saja. Biar publik yang menilai secara perspektif seninya seperti apa. Lagi pula lukisan ini sudah beredar di media sosial dan sudah dilihat semua orang. Tidak perlu ada sensor karena karya seni itu multitafsir," beber Bonnie.

Pameran bertajuk "Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan", yang telah dipersiapkan sejak tahun lalu, batal digelar beberapa menit sebelum pembukaan pada Kamis (19/12).

Pada saat persiapan menuju pembukaan, pintu kaca galeri digembok dan lampu dimatikan. Pameran dijadwalkan berlangsung pada 20 Desember 2024 hingga 19 Januari 2025.

Galeri Nasional menyebut pembatalan terjadi karena lima dari 30 lukisan yang dipamerkan dianggap tidak sesuai dengan tema kedaulatan pangan. 

Beberapa karya dianggap terlalu vulgar, misalnya, menggambarkan sosok mirip Presiden ke-7 Joko Widodo atau yang diinjak oleh figur lain, serta lukisan petani yang memberi makan konglomerat.