Anggaran Sekolah Rakyat Terbanyak Untuk Laptop dan Seragam

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyebut APBN 2025 untuk Sekolah Rakyat sebesar Rp1,1 triliun, terbesar dipakai untuk pengadaan laptop dan seragam bagi 15.000 siswa lebih di 159 Sekolah Rakyat.

“Namun, penyerapannya belum terlalu banyak, karena Sekolah Rakyat baru mulai 14 Juli 2025,” urai Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah saat jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/7) malam, setelah rapat terbatas Sekolah Rakyat bersama Presiden Prabowo Subianto.

Program Sekolah Rakyat yang diluncurkan pertama kali pada 14 Juli 2025, merupakan sekolah berbasis asrama (boarding school) untuk jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sampai dengan sekolah menengah atas (SMA). Pembangunan dan operasional Sekolah Rakyat dikerjakan oleh sejumlah kementerian/lembaga terkait, dipimpin oleh Kementerian Sosial.

Untuk tahap pertama hingga akhir Juli 2025, Kementerian Sosial menargetkan ada 100 Sekolah Rakyat yang beroperasi di berbagai daerah, yaitu di Pulau Sumatra (22 sekolah), Pulau Jawa (48 sekolah), Pulau Kalimantan (4 sekolah), Pulau Sulawesi (15 sekolah), Kepulauan Maluku (4 sekolah), Papua (3 sekolah), Bali (1 sekolah), Nusa Tenggara Barat (2 sekolah), dan Nusa Tenggara Timur (1 sekolah). 

Target itu bertambah menjadi 159 sekolah dengan kapasitas hingga lebih dari 15.000 siswa.

Presiden Prabowo menargetkan hingga akhir 2025 ada 200 Sekolah Rakyat di berbagai daerah Indonesia.

Terkait detail realisasi anggaran untuk Sekolah Rakyat, Saifullah belum dapat memberi keterangan lebih banyak.

"Saya belum update ya, tetapi ya belum banyak Insyaallah. Yang paling besar itu nanti untuk pengadaan laptop, dan untuk seragam. Selebihnya ya untuk permakanan, dan lain-lainnya," sambung Saifullah.

Dalam kesempatan yang sama, Saifullah juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo terkait penggunaan anggaran negara untuk Sekolah Rakyat. Yakni, Presiden mengingatkan, keseluruhan tata kelola dari penyelenggaraan Sekolah Rakyat harus sesuai ketentuan dan tidak ada penyimpangan.

Baca juga: Mensos Tegaskan Sekolah Rakyat Tanpa Paksaan   

Pada kesempatan sama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyebut Sekolah Rakyat telah berjalan sesuai dengan kurikulum yang disiapkan oleh pemerintah.

"Secara akademik pelaksanaan Sekolah Rakyat ini sudah berjalan sesuai dengan kurikulum yang kami siapkan, termasuk juga modul-modul pembelajaran yang dipakai di Sekolah Rakyat," kata Mu'ti.

Mu’ti memastikan untuk pelaksanaan pembelajaran, pihaknya terus bersinergi. Seperti, pada Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang berjalan dengan lancar.

"Mudah-mudahan untuk selanjutnya dapat terus kita selenggarakan dengan sebaik-baiknya," urai dia.

Sekolah Rakyat menggunakan kurikulum dengan pendekatan individu, yang artinya menyesuaikan dengan kondisi dan capaian masing-masing siswa. Para siswa dapat masuk kapan saja tanpa harus menunggu awal tahun ajaran, dan menyelesaikan pendidikan sesuai capaian belajar masing-masing.

Kurikulum Sekolah Rakyat terdiri atas tiga pilar utama, yaitu Kurikulum Karakter dan Asrama, yang disusun oleh Kementerian Sosial, kemudian Kurikulum Formal yang disusun oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Kurikulum Pendidikan Agama yang disusun oleh Kementerian Agama.