Anggaran Cukup Untuk Jalankan 10 Program Pokok PKK

JAKARTA - Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Tri Tito Karnavian menyatakan, PKK tidak mungkin kekurangan dana untuk menjalankan 10 program pokok PKK. Selama ini, banyak keluhan, kegiatan PKK di daerah tak berjalan karena minimnya anggaran.

Dia menyatakan, kebijakan pemerintah pusat soal penganggaran PKK semua wilayah harusnya bisa membuat program PKK berjalan dengan baik. PKK juga bisa bekerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengalokasikan anggaran bagi kegiatan PKK.

“Kami dari pusat bisa mengintip, sehingga kalau ternyata ada keluhan dari PKK-PKK provinsi ataupun di bawahnya, kami bisa tahu apa permasalahannya kalau masih menganggap bahwa anggaran sebagai kendala,” jelasnya, saat pidato acara pelantikan Penjabat (Pj) Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi di gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (2/10).

Dia menyebutkan anggaran yang diberikan kepada PKK lima provinsi pada APBD 2023. Kalimantan Timur Rp3,9 miliar, Sumatra Selatan Rp3,6 miliar, Nusa Tenggara Barat Rp1,6 miliar, Papua Rp1,1 miliar, dan Sulawesi Tenggara Rp3,25 miliar. 

Anggaran ini bersumber dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri untuk 2023.

Anggaran itu bisa mendukung 10 program pokok PKK, yakni penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga. Serta, pendidikan dan ketrampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mengatakan, peran PKK sangat karena ada jaringan sampai ke tingkat keluarga. Masalah PKK sejauh ini hanya tinggal kemauan untuk mengaktifkannya.

“Tinggal mau diaktifkan atau tidak, itu saja. Jadi saya serahkan amanah yang diberikan ini oleh Tuhan, oleh pimpinan, oleh negara untuk jangan disia-siakan untuk berbuat baik,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Tri Tito melantik enam Pj Ketua Tim Penggerak PKK di enam provinsi, yakni Yosina Rumondang Panjaitan untuk Papua Tengah, Waode Munana untuk Sulawesi Tenggara. 

Berikutnya, Linda S Onibala untuk Papua, Lale prayatni untuk Nusa Tenggara Barat. Kemudian, Anggar P Widyaningtias untuk Sumatra Selatan, dan Yulia Zubir untuk Kalimantan Timur.