Amankan Mudik, Polisi Diminta Tak Terjebak Rutinitas

JAKARTA - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Aan Suhanan mengingatkan jajaran Polri yang terlibat dalam pengamanan Operasi Ketupat 2024, tidak terjebak dengan pengamanan rutinitas saja. Dia menegaskan, personel polisi harus responsif terhadap situasi apa pun yang mengganggu jalankan kelancaran penyelenggaraan mudik-balik Lebaran 2024.

"Jangan sampai nanti kita terfokus pada hal-hal yang rutin saja," kata Aan dalam acara Latpraops Ketupat 2024 di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (28/3).

Jenderal polisi bintang dua itu menjelaskan, kegiatan Operasi Ketupat merupakan kegiatan tahunan. Namun setiap tahun dinamikanya selalu berubah, dan selalu ada hal baru.

"Artinya personel yang terlibat jangan melaksanakan tugas kegiatan dengan rutinitas saja," kata Aan.

Mantan Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri itu menyampaikan, situasi nasional saat ini juga dipengaruhi oleh situasi internasional seperti konflik Palestina-Israel. Nah, secara nasional ancaman kejahatan konvensional juga masih tinggi. Dia mengingatkan, tahun lalu kejahatan atau gangguan kamtibmas ini meningkat pada saat Operasi Ketupat 2023.

Personel Polri yang mengawaki Operasi Ketupat, lanjut Aan, diharapkan memahami tugasnya saat diterjunkan ke masyarakat. "Jadi tolong dipahami betul apa-apa yang harus dilakukan pada saat melaksanakan tugas," tuturnya.

Aan mengingatkan, tugas berat menanti personel yang bertugas, karena tahun ini terjadi peningkatan jumlah masyarakat yang melakukan perjalanan, yakni 47% dibandingkan tahun lalu. Ada 193,6 juta masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik.

Itu artinya, kata Aan, ada 193,6 juta masyarakat yang meninggalkan rumahnya. "Tugas kita untuk mengamankan rumah-rumah kosong, rumah-rumah yang ditinggal oleh pemudik," ujarnya.

Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Brigadir Jenderal Polisi Raden Slamet Santoso menambahkan, sejauh ini Korlantas Polri menyiapkan rekayasa lalu lintas. Terutama untuk mengantisipasi pergerakan lebih kurang 70 juta kendaraan bermotor yang menggunakan jalur darat saat mudik dan balik Lebaran 2024, agar tidak terjadi perlambatan arus hingga mengakibatkan kemacetan.

"Yang perlu kami konsen yang menggunakan jalan itu hampir sekitar 60 juta hingga 70 juta lebih. Itu untuk gabungan antara sekitar 37 juta bus, mobil pribadi 35 juta, sepeda motor 31 juta. Ini yang perlu kami antisipasi," ucapnya.

Tidak hanya rumah, lanjut Aan, tugas lainnya polisi adalah mengamankan masyarakat yang melakukan perjalanan mudik maupun balik. Sampai ke tempat wisata, karena masyarakat juga berwisata pada saat Idul Fitri.

"Itu juga menjadi tugas kita, untuk mengamankan masyarakat yang akan melakukan wisata," kata Aan.

Aan menambahkan, Polri tidak bekerja sendiri dalam mengamankan penyelenggaraan mudik-balik Lebaran, namun berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, seperti TNI, Kemenhub, PUPR, Pertamina, Jasa Marga, dan pemerintah daerah.

"Polri tidak bisa bekerja sendirian, sinergi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholders (pemangku kepentingan) dan masyarakat, ini sangat perlu untuk keberhasilan operasi ini," ucapnya.

Potensi Ancaman
Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan para pemangku kepentingan, untuk mengantisipasi sejumlah potensi ancaman yang dihadapi para pemudik Lebaran 2024 berdasarkan pengalaman tahun lalu.

"Sejumlah jalur mudik yang merupakan lokasi rawan kecelakaan dan bencana alam harus menjadi perhatian semua pihak untuk menekan potensi ancaman bagi para pemudik," ujar Rerie, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Hal itu disampaikannya saat membuka diskusi daring bertema "Mudik Aman dan Nyaman Menyambut Idulfitri 2024" yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12. Dia menyebutkan mudik yang aman dan nyaman dengan beragam jenis moda transportasi selalu menjadi dambaan masyarakat setiap tahunnya. Namun, kerap kali terjadi kecelakaan, kejahatan, dan potensi ancaman cuaca ekstrem di masa mudik lebaran.

Untuk itu, lanjut dia, upaya antisipasi sejumlah potensi kendala di masa mudik lebaran harus dipersiapkan dengan baik oleh semua pihak, guna mewujudkan mudik yang aman dan nyaman, termasuk masyarakat.

Dia menilai kesiapan masyarakat dalam melakukan perjalanan mudik memegang peranan penting untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan di jalan, di samping kesiapan para aparat pemerintah pusat dan daerah, maupun operator transportasi.

"Mudik merupakan kegiatan tahunan yang merupakan tradisi yang luar biasa sehingga perlu diantisipasi berdasarkan pengalaman tahun lalu agar masa mudik Lebaran tahun ini dapat berjalan aman dan nyaman," katanya.

Bahan Pangan
Sejatinya, tak hanya unsur aparat keamanan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga meminta 416 bupati yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan di daerah masing-masing menjelang Lebaran.

"Terutama (menyangkut) bahan pangan dan lain-lain," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Selain menjaga pasokan bahan pangan, Mendagri juga mengimbau pemerintah daerah (pemda) untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan dalam arus mudik Lebaran.

Oleh karena itu, pemda diminta untuk memastikan standar keamanan dan keselamatan pada transportasi umum dijalankan dengan benar. Misalnya, ketersediaan pelampung sebagai fasilitas wajib pada kapal-kapal penyeberangan.

"Siapkan pelampung. Jadi mohon betul ini wajibkan pelampung, cek terminal dan pelabuhan untuk siapkan pelampung. Ini habit di negara-negara maju sudah dilakukan," tegasnya.

Selain itu, Mendagri juga mengingatkan bahwa kecelakaan pada angkutan laut kerap terjadi akibat kelebihan beban atau muatan (overload). Untuk itu, dia mewanti-wanti para bupati agar melakukan pengawasan dengan baik agar arus mudik berjalan lancar.

Powered by Froala Editor