Alfitri: PTNBH Dorong Kreativitas Perguruan Tinggi Untuk Mandiri

PALEMBANG – Maraknya perbincangan soal biaya kuliah yang makin mahal pada beberapa perguruan, menjadi diskursus tersendiri di dunia pendidikan. Banyak kalangan berpendapat, berlakunya sistem Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) membentuk tren komersialisasi di kampus-kampus. 

Sistem PTN BH dikatakan berdampak pada angka uang kuliah tunggal (UKT) yang semakin tinggi. Seperti kabar viral yang terjadi di Universitas Indonesia (UI) baru-baru ini yang menuai protes Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) kampusnya sendiri. 

Pasalnya, pada semester ganjil 2023 lalu, kampus ini memasang angka Rp20 juta per semester sebagai harga UKT maksimal, untuk kelompok kelas tertinggi di Rumpun Sains Teknologi dan Kesehatan Program Sarjana.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Ubaid Matraji bahkan menilai skema UKT mesti ditinjau ulang. Menurutnya, keleluasaan kampus menentukan besaran biaya kuliah, bakal memberikan kesempatan bagi perguruan tinggi untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya, dan sebaliknya, memberatkan mahasiswa.

Namun, pendapat berseberangan datang dari Guru Besar Universitas Sriwijaya (Unsri) Prof. Dr. Alfitri, M.Si. Alfitri menilai, kewenangan yang diberikan bersama status PTNBH merupakan tantangan bagi universitas. Seiring dengan otonomi lebih besar dalam hal pengelolaan dan pengambilan keputusan, status tersebut merupakan kesempatan kampus untuk membuktikan tanggung jawab.

“Misi PTNBH pada dasarnya adalah kemandirian. Inilah yang menjadi pertarungan kampus yang sudah berstatus itu. Budaya universitas harus dibangun untuk bisa memperkuat kemandirian. Sehingga, sebenarnya UKT nantinya tidak perlu naik. Bahkan bisa ada subsidi seperti di kampus luar negeri. Sebenarnya, itulah yang dimaksud Pak Menteri,” ucap Alfitri dalam keterangannya, dikutip Kamis (27/7). 

Menurut pengajar yang kini menjabat Dekan FISIP Unsri tersebut, status PTNBH justru dapat dijadikan pemicu kreativitas, agar universitas berstrategi dalam pendanaan operasional. Misalnya dengan melakukan diversifikasi sumber pendanaan sehingga ketergantungan pada UKT bisa diminimalisasi. 

“Dengan begitu, kampus dapat tetap memastikan aksesibilitas dan kualitas pendidikan,” serunya.

Seperti yang diungkapkan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek Prof Nizam beberapa waktu lalu. Ia menegaskan, tidak boleh ada anak yang tidak kuliah karena alasan ekonomi.

"Selalu saya tekankan, kebijakan nasional pendidikan tinggi bahwa tidak boleh ada mahasiswa yang sampai tidak bisa kuliah karena alasan ekonomi," ujar Nizam.

Dia menambahkan, pemerintah membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Selain itu, perguruan tinggi juga memberikan berbagai bentuk bantuan, mulai dari pengurangan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sampai pembebasan UKT, bahkan banyak yang memberi beasiswa dari berbagai sumber pendanaan.

Oleh karena itu, dia meminta mahasiswa yang mengalami kesulitan ekonomi untuk dapat menyampaikan kendala tersebut pada pihak kampus.

Proses Transisi
Alfitri melanjutkan, dalam proses transisinya menuju PTNBH, UKT Unsri yang dibagi menjadi delapan kelompok level sendiri, memang bisa dikatakan masih cukup terjangkau. Untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) misalnya, biayanya berkisar dari yang termurah (Level I) Rp500 ribu per semester, hingga harga maksimalnya (Level VIII) Rp8,6 juta per semester.

Bertepatan dengan momentum keikutsertaan dirinya dalam Pemilihan Rektor Universitas Sriwijaya 2023, Alfitri pun menjelaskan rencananya untuk melanjutkan komitmen keterjangkauan kampus tempatnya berkarir bagi semua peserta didik. Yakni dengan menyusun dan memaksimalisasi beragam program yang menghasilkan keuntungan bagi universitas, sehingga UKT tidak perlu dibebankan sebagai pemasukan utama. 

“Perlu inovasi kepemimpinan yang berbasis penguatan sumber dana, harus ada strategi besar. UKT tidak turun, tapi porsi penerimaan dana dari luar jauh lebih besar. Ini yang akan menggerakkan investasi universitas, yang dalam jangka panjang diharapkan dapat mendukung percepatan perguruan tinggi menjadi lebih mandiri,” bebernya. 

Cara pertama adalah dengan berfokus pada kerja sama yang lebih intensif dengan industri dan lembaga eksternal. Kolaborasi ini tak hanya berupa kontrak riset atau konsultasi, tetapi bisa juga melalui pengembangan produk atau jasa bersama.

Selain itu, Alfitri juga berencana membentuk unit bisnis yang berorientasi pada kebutuhan dan potensi pasar. Upaya tersebut tentunya disesuaikan dengan keahlian dan kompetensi yang dimiliki Unsri. 

Unsri, lanjut Alfitri, nantinya juga ditargetkan untuk lebih aktif mengomersialisasikan penemuan atau inovasi melalui hak kekayaan intelektual dan paten. Pendapatan dari penjualan lisensi, royalti, atau hak penggunaan teknologi yang dikembangkan ditargetkan dapat membantu pendanaan operasional universitas.

Dia juga mengaku akan mendorong pemanfaatan sumber daya internal yang dimiliki Unsri untuk menghasilkan pemasukan tambahan bagi universitas. Misalnya dengan cara menyewakan fasilitas-fasilitas yang ada di kampus kepada pihak eksternal.

“Termasuk mengembangkan unit pelatihan atau lembaga pendidikan non-formal berbayar untuk memberikan pelatihan dan kursus kepada masyarakat atau industri,” ujarnya. 

Melalui sejumlah bentuk diversifikasi sumber pendanaan tersebut, ia berharap kisaran dan kenaikan UKT Unsri masih berada pada level yang wajar. Hal ini, imbuhnya, akan membantu universitas untuk tetap terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, sejalan dengan misi dan tujuan PTNBH.

Sebagai informasi, dengan misi keterjangkauan pendidikan yang diusungnya, Alfitri akan bersaing dengan dua calon rektor lainnya yang lolos ke tiga besar Pemilihan Rektor Universitas Sriwijaya. Hajatan Pemilihan Rektor Universitas Sriwijaya sendiri akan diselenggarakan pada Kamis, 3 Agustus 2023 mendatang.