Alat Kesehatan Di Sekolah Rakyat Masih Terbatas

JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) mengakui banyak alat kesehatan (alkes) untuk program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) di Sekolah Rakyat belum tersedia, di antaranya timbangan, pengukur tinggi badan, pengukur kesehatan mata, hingga stopwatch. Padahal, PKG sekolah dijadwalkan dimulai pada Juli 2025.

"Sampai detik ini kami belum tersedia anggarannya, sehingga kami belum bisa melaksanakan proses pengadaan dari alat pemeriksaan kesehatan," ujar perwakilan Direktorat Jaminan Sosial (Jamsos) Kemensos, Risna Kusumaningrum, yang mewakili Direktur Jamsos, Faisal, dalam Sosialisasi PKG di Sekolah Rakyat yang diadakan daring, Senin (30/6).

Dia memaparkan, setiap titik Sekolah Rakyat memiliki tingkat kesiapan yang berbeda dalam menjalankan PKG. Beberapa Sekolah Rakyat belum memiliki alat pemeriksaan kesehatan sama sekali, beberapa Sekolah Rakyat memiliki tiga hingga empat alat kesehatan, dan beberapa Sekolah Rakyat lainnya memiliki lebih banyak alat kesehatan.

Risma berkata, Sekolah Rakyat rencananya akan diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 14 Juli mendatang. Oleh karena itu, masalah keterbatasan alat kesehatan untuk PKG Sekolah Rakyat perlu diselesaikan. Misalnya, dengan melibatkan puskesmas dalam menyediakan alat kesehatan atau penyediaan anggaran khusus dari Dinas Kesehatan.

Sementara itu, Ketua Tim Kerja Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Weni Kusumaningrum menambahkan, Sekolah Rakyat diharapkan bisa menyiapkan sarana dan prasarana untuk PKG sekolah. 

Sarana dan prasarana itu mencakup dua ruangan dan lapangan olahraga untuk tes kebugaran. Ditambah, alat pemeriksaan kesehatan berupa alat pengukur tinggi badan, timbangan injak digital, alat pemeriksaan kesehatan mata, dan alat pemeriksaan kebugaran atau stopwatch.

Weni berkata, sesuai komitmen bersama alat pemeriksaan kesehatan untuk PKG di Sekolah Rakyat disediakan oleh Dinas Sosial dan Kemensos. Dia pun berharap komitmen ini tetap dijalankan.

"Mohon didiskusikan di tingkat daerah bagaimana pemenuhannya dan kami harapkan Dinas Sosial setempat bisa mengantisipasinya," tutup Weni.