Alasan Nadiem Makarim Pilih Chromebook Untuk Pengadaan Laptop

JAKARTA - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, mengungkap alasan memilih chromebook dalam proyek pengadaan laptop pada masa jabatannya. Alasan ini berdasarkan kajian Kemendikbudristek yang membandingkan laptop chromebook dengan laptop lainnya.

Nadiem memaparkan, harga chromebook 10-30% lebih murah dibandingkan laptop lain dengan spesifikasi yang sama. Selain itu, sistem operasi chromebook gratis, tidak seperti sistem operasi laptop lain yang berbayar sekitar Rp1,5-2,5 juta.

"Salah satu hal terpenting dari kajian itu adalah kontrol terhadap aplikasi yang bisa ada di dalam chromebook ini, untuk melindungi murid-murid dan guru-guru kita dari pornografi, judi online, dan digunakan untuk gaming dan lain-lain, itu bisa terjadi tanpa biaya tambahan," papar Nadiem dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Selasa (10/6).

Dia menjelaskan, alasan tersebut krusial mengingat laptop chromebook digunakan untuk pembelajaran jarak jauh, sehingga keamanan digital para murid dan guru menjadi prioritas Kemendikbudristek. Di samping itu, chromebook bisa digunakan secara luar jaringan (offline) meski fiturnya terbatas.

Nadiem juga menanggapi adanya narasi tentang laptop chromebook yang tidak cocok digunakan untuk pembelajaran di sekolah. Menurutnya, sebelum masa jabatannya memang ada uji coba laptop chromebook yang dilakukan di daerah 3T.

Namun, setelah itu Kemendikbudristek pada masa jabatannya membuat kajian tentang pengadaan laptop chromebook untuk daerah di luar 3T. Pihaknya pun memutuskan sekolah yang boleh menerima chromebook hanya sekolah yang memiliki akses internet.

"Di dalam juknis (petunjuk teknis) sangat jelas (laptop chromebook) hanya boleh diberikan kepada sekolah yang punya internet," tegas Nadiem.

Selain itu, dia berkata proses pengadaan chromebook sudah didampingi oleh berbagai instansi. Di antaranya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berperan melakukan audit dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) yang mengawal proses pengadaan. Kementeriannya juga berkonsultasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk memastikan tidak ada unsur monopoli dalam pengadaan laptop ini.

"Sudah berbagai macam jalur yang ditempuh untuk memastikan bahwa pengadaan sebesar ini, yang memang pasti ada risikonya, dikawal oleh berbagai instansi," pungkas Nadiem.