Selamat

Kamis, 05 Agustus 2021

21 Juli 2021|09:05 WIB

Akademisi Sepakat Penghapusan Aturan Parpol Lokal Di UU Otsus Papua

Implementasi pasal tak berdampak pada rakyat

Oleh: Leo Wisnu Susapto

ImageSuku Bauzi, salah satu suku asli yang mendiami Tanah Papua. Ist

JAKARTA – Akademisi Universitas Cenderawasih (Uncen), Marinus Yaung, sepakat dengan penghapusan aturan terkait partai politik lokal di Pasal 28 dalam perubahan kedua Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

“Saya pikir itu adalah hal yang wajar saja karena pasalnya multitafsir,” kata Marinus saat dihubungi Antara dari Jakarta, Selasa (20/7) malam.

Sebelumnya, Pasal 28 ayat 1 tertulis, penduduk Provinsi Papua dapat membentuk partai politik. Kemudian, dalam ayat (2) disebutkan tata cara pembentukan partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Marinus, politisi lokal Papua menafsirkan Pasal 28 sebagai jaminan mereka akan memperoleh kursi pada jabatan-jabatan politis di pemerintahan.

Akan tetapi, harapan mereka terganjal karena memperoleh kursi pada jabatan-jabatan tersebut tidaklah mudah. Hal ini menyebabkan kegagalan elite-elite politik lokal di Papua untuk mendapatkan kursi jabatan ketika mengandalkan partai lokal.

Kegagalan tersebut lantas mendorong para elite politik lokal untuk mengajukan tuntutan berdasarkan tafsiran mereka terkait Pasal 28 UU Otsus Papua, kata Marinus menambahkan.

“Memang pasal itu seringkali menimbulkan persoalan di lapangan,” ujar dosen Universitas Cenderawasih tersebut.

Selanjutnya, ayat 3 menyebutkan rekrutmen politik oleh partai politik di Provinsi Papua dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat asli Papua. Kemudian, ayat 4 menyebutkan, partai politik wajib meminta pertimbangan kepada MRP dalam hal seleksi dan rekrutmen politik partainya masing-masing.

Penghapusan ayat 1 dan 2 di Pasal 28 juga berlandaskan pada putusan MK Nomor. 41/PUU-XVII/2019, tentang Pendirian Partai Lokal di Provinsi Papua.

Di sisi lain, Marinus berpendapat bahwa penghapusan ayat 1 dan 2 dalam pasal tersebut juga merupakan upaya pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan partai lokal oleh oknum-oknum yang mengancam kedaulatan negara.

Selain itu, Marinus juga mengangkat poin mengenai lemahnya dasar hukum pada ayat 1 dan 2. Berbeda dengan Aceh yang memiliki Kesepakatan Helsinki Tahun 2005 sebagai dasar pembentukan partai politik lokal, Papua tidak memiliki dasar hukum tersebut dan bergantung pada aturan nasional yang ditetapkan oleh negara.

Dalam pelaksanaannya pun, menurut Marinus, kedua ayat dalam Pasal 28 UU Otsus Papua tidak efektif meningkatkan keterwakilan Orang Asli Papua (OAP) di kursi pemerintahan Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Hal ini dapat dilihat dari dominasi politisi non-Papua di beberapa daerah, seperti di Kota Jayapura dari 40 kursi, OAP sebanyak 13 orang, Kabupaten Jayapura dari 25 kursi diisi tujuh OAP, Kabupaten Keerom dari 23 kursi diisi tujuh OAP, dan Kabupaten Merauke dari 30 kursi diisi tiga OAP.

Marinus menambahkan, adanya perubahan nomenklatur dari DPRD menjadi DPRK, dan penambahan unsur keanggotaan DPRK dari OAP merupakan solusi yang ditawarkan oleh pemerintah untuk menjamin keterwakilan OAP dalam jajaran kepemerintahan setelah penghapusan kedua ayat tersebut.

Oleh karena itu, meskipun pemerintah merevisi Pasal 28 UU Otsus Papua dan menghilangkan dua ayat mengenai partai politik lokal, aspirasi dan partisipasi OAP masih dapat disalurkan melalui jaminan keterwakilan di DPRK. 

Adapun komposisi OAP yang akan mengisi jajaran tersebut adalah seperempat dari jumlah DPRK yang dipilih dari Pemilu dengan minimal 30% unsur perempuan OAP.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

TERPOPULER