Ada Peluang Kerja, Kemensos Siap Penuhi Kebutuhan SDM Untuk Program MBG

JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) siap bersinergi dalam implementasi Makan Bergizi Gratis (MBG). Termasuk dalam dukungan untuk sumber daya manusia, seiring dengan adanya potensi lapangan kerja yang bisa diisi oleh penerima manfaat perlindungan sosial dalam program MBG.

"Ya, konsepnya disinergikan itu mungkin kita malah berpartisipasi untuk mengirim atau paling tidak ada kesempatan bekerja ya," kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf ditemui media usai pertemuan dengan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai di Kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (21/1), seperti dilansir Antara.

Dia mengatakan, peluang untuk bekerja dalam pelaksanaan program MBG itu bisa diambil oleh para penerima manfaat dari perlindungan sosial yang diberikan Kemensos. Hal itu karena banyak dari keluarga penerima manfaat memiliki pengalaman bekerja terkait tata boga.

"Itu banyak sekali keluarga-keluarga penerima manfaat kami yang kerja di dapur-dapur. Jadi ini hal yang sangat baik, jadi kita menyiapkan juga SDM untuk keperluan Makan Bergizi Gratis itu," jelas menteri yang akrab disapa Gus Ipul itu.

Kemensos sendiri memiliki program sejenis yang menyasar orang lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas. Program makan bergizi yang dijalankan oleh Kemensos itu disalurkan melalui lebih dari 2.000 kelompok masyarakat, untuk melayani kebutuhan makan dua kali sehari.

Sebelumnya, Mensos Gus Ipul juga mendorong pemberdayaan produk UMKM yang dimiliki oleh keluarga penerima manfaat. Apalagi, 80% anggaran program MBG dialokasikan untuk pembelian bahan baku dari UMKM yang dapat mendorong optimisme ekonomi di wilayah implementasinya.

Program MBG kini telah tengah dalam proses implementasi di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk program tersebut. Pada periode pertama Januari-April 2025 pemerintah menargetkan terdapat 3 juta penerima manfaat dari program MBG.

Kemudian, dilanjutkan pada periode lanjutan April-Agustus 2025 yang menargetkan penambahan jumlah penerima menjadi 6 juta penerima manfaat.

Baca Juga:
Istana Tegaskan MBG Program Multi-Dekade

Efek Berganda
Sebelumnya, Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Eliza Mardian mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berlangsung mulai Senin 6 Januari 2025, dapat menciptakan efek berganda. Mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga menghidupkan perekonomian lokal seperti usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

 Eliza menyampaikan, saat pemerintah melibatkan para UMKM untuk menyediakan hidangan MBG, maka akan ada penambahan tenaga kerja, sehingga membuat masyarakat setempat menjadi produktif.

"Saat si UMKM ini kebanjiran order, maka ada penambahan tenaga kerja. Nah ini menciptakan multiflier effect, selain MBG membantu meningkatkan gizi, juga meningkatkan kesejahteraan para produsen lokal dan penyerapan tenaga kerja," ujar Eliza.

Penyerapan lapangan kerja baru, kata Eliza, sangat mungkin terjadi, khususnya bagi para ibu rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan. Menurutnya, masyarakat sekitar yang awalnya tidak memiliki pekerjaan akan memiliki peluang untuk bekerja di dapur ataupun membantu pendistribusian makanan dari dapur ke sekolah-sekolah.

Ia juga menyarankan agar orangtua murid dilibatkan dalam penyiapan makanan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir adanya makanan yang terbuang sia-sia lantaran anak-anak tersebut pilih-pilih atau picky eater.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana pernah menyebut, program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa menyerap 1,5 juta tenaga kerja yang akan bertugas di satuan pelayanan.

“Jadi, jika menggunakan asumsi tradisional, akan ada peluang kerja baru untuk 1,5 juta orang (untuk 30 ribu satuan pelayanan),” kata Dadan.

Dadan menjelaskan satuan pelayanan itu berbeda dengan dapur umum. Operasional satuan pelayanan nantinya tidak hanya memasak, tetapi juga mengelola produk pertanian lokal. Setiap satuan pelayanan pun akan memiliki manajer yang mengatur pembelian dan pengolahan makanan.

“Makanya kami sebut sebagai satuan pelayanan, bukan dapur,” ujarnya.

Pegawai yang akan terlibat dalam satuan pelayanan diutamakan masyarakat lokal, yang terdiri dari ibu-ibu, anak-anak, remaja, hingga bapak-bapak. Di samping pekerja untuk satuan pelayanan, petani lokal yang menyuplai bahan makanan juga akan terlibat dalam serapan tenaga kerja program Makan Bergizi Gratis.

Menurut Dadan, pihaknya berharap 30 ribu satuan pelayanan diharapkan bisa tercapai paling lambat pada 2027. “Tapi, ada peluang untuk lebih cepat,” ujarnya pula.

Skema serapan tenaga kerja itu sejalan dengan usulan peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian yang menyampaikan, program MBG harus dirancang untuk menciptakan efek berganda yang substansial dalam perekonomian. Menurutnya, prioritas utama adalah menciptakan backward linkage untuk pembentukan dan penguatan rantai pasok lokal yang melibatkan petani lokal, nelayan lokal peternak lokal, usaha kecil dan menengah (UKM), hingga koperasi desa.