Usulan Mobnas Baru, Sekretariat DPRD Palu Kebingungan

PALU – Di tengah duka yang masih menyelimuti pengungsi dan korban bencana gempa, tsunami dan likuefaksi di Kota Palu, muncul kegelisahan dari Sekretariat DPRD Kota Palu. 

Keresahan yang dialami bukannya memikirkan penanggulangan cepat korban gempa, melainkan kebingungan dengan usulan pembelian mobil dinas baru untuk unsur pimpinan dewan. Mobil dinas (mobnas) baru yang diusulkan merek Toyota Fortuner dan Kijang Innova.  

Usulan itu terlontar dari Ketua DPRD Palu Ishak Cae yang meminta membeli tiga mobil baru, sedangkan mobnas lama ia minta agar dihibahkan kepada para pimpinan DPRD Palu saat ini yang pada September mendatang akan berganti.

Padahal kondisi mobil dinas yang digunakan para pimpinan dewan saat ini masih sangat bagus dan umur pemakaiannya pun belum lama.

Hal itu terungkap dalam rapat Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Palu 2019 pada Sekretariat DPRD Palu dengan Komisi B di ruang rapat Komisi B DPRD Palu Kamis malam.

"Pak ketua (DPRD Palu) punya usul beli mobil dinas baru tiga unit. Satu tipe SUV merek Toyota Fortuner dan dua merek Toyota Kijang Innova. Kami juga bingung mau ambil dananya dari mana," keluh Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Sekretariat DPRD Palu, Irma seperti dikutip Antara.

Kerisauan Irma dengan usulan tersebut disebabkan dana yang tersedia di Sekretariat DPRD Palu untuk sisa program di tahun 2019 sudah mentok. Ia bingung mau menggeser dana pada program yang mana agar usulan Ishak Cae tersebut dapat terpenuhi.

Ia menjelaskan, kebetulan ada dana rehab gedung dan reses itu yang bisa dialihkan atau kita geser yang jumlahnya dana rehab gedung Rp1,8 miliar dan reses Rp791 juta.

"Ada juga dana perjalanan luar negeri Rp500 juta. Jadi total sekitar Rp3,1 miliar," ucapnya.

Sementara itu Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Palu Singgih B Prasetio yang hadir dalam rapat pembahasan RKA APBD Perubahan 2019 itu mengatakan berdasarkan informasi yang ia terima, usulan Ishak Cae tersebut berangkat dari hasil pembahasan dan rapat Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) beberapa waktu lalu.

Yang mana hasil pembahasan itu telah diserahkan dan diusulkan kepada pemerintah pusat agar mendapat persetujuan.

"Kami di sekretariat sudah berkonsultasi ke Wali Kota Palu. Wali kota menyampaikan agar menunggu dulu peraturan mengenai itu," katanya.

Tunggu Regulasi
Sementara itu Wakil Ketua Komisi B DPRD Palu Ridwan Basatu yang memimpin jalannya rapat menolak usulan tersebut. Alasannya regulasi dari pemerintah pusat belum turun. 

"Kita sepakat untuk tidak menganggarkan dan menunda dulu karena anggaran untuk pembelian mobil dinas baru tidak cukup dan regulasi dari pemerintah pusat belum ada," terangnya.

Ia menyatakan dapat mengabulkan usulan itu jika ada regulasi dari pemerintah pusat. Jika regulasi itu di kemudian hari telah keluar, pengadaan mobil dinas baru dan pemberian mobil dinas lama kepada unsur pimpinan DPRD Palu dapat direalisasikan pada APBD 2020 nanti.

Saat ini tiga pimpinan DPRD Palu memiliki tiga mobil dinas. Ketua DPRD Palu mendapat mobnas tipe SUV merek Toyota Fortuner. Sementara dua Wakil Ketua DPRD Palu mendapat fasilitas mobnas tipe sedan merek Toyota Vios.

Satu mobnas milik Wakil Ketua DPRD Palu Erfandi Suyuti hilang saat terjadi likuefaksi di Kelurahan Balaroa 28 September 2018. (Syahrul Munir)