Tren Hoaks Meningkat, Kominfo Buka Konten Pengaduan

JAKARTA – Jelang Pemilu serentak tanggal 17 April 2019 mendatang, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengakui jika tren hoaks di masyarakat mengalami peningkatan yang signifikan.

“Tren hoaks sampai dengan pemilu meningkat. Kemenkominfo sejauh ini telah berupaya menanggulangi hoaks dengan membuka konten pengaduan di website kominfo,” kata Sekretaris Jenderal Kominfo, Rosarita Niken Widyastuti, seperti dikutip Antara, Selasa (9/4).

Tren hoaks per bulannya terus mengalami peningkatan. Niken memaparkan, pada Agustus 2018 lalu sedikitnya ada 23 temuan kasus hoaks yang sudah diidentifikasi, diverifikasi dan divalidasi. Jumlah kasus meningkat tipis pada bulan berikutnya, yakni September 2018, dengan total 26 temuan.

Peningkatan ekstrim terjadi di bulan terakhir tahun 2018 yakni mencapai hampir 3 kali lipat, atau setara dengan 75 kasus. Temuan kasus hoaks makin melesat, di bulan Januari dan Februari 2019 masing-masing sebesar 175 kasus dan 353 kasus. Terakhir di bulan Maret 2019 temuan hoaks bertengger di angka 453 kasus.

Berdasarkan data tersebut, Niken meminta masyarakat segera melaporkan informasi-informasi yang diduga sebagai hoaks melalui konten pengaduan besutan Kominfo tersebut.

Niken juga mengimbau agar masyarakat selalu mengecek kebenaran informasi yang diterima melalui media sosial. Dirinya pun mengajak generasi milenial, untuk mengecek kebenaran informasi melalui akun Instagram misslambehoaks yang sudah dirilis Kominfo.

“Nanti kami akan mengklarifikasi apakah berita atau informasi itu benar atau tidak,” pungkasnya.

Tim Siber
Strategi berbeda diterapkan di Kota Mataram dalam menangkal hoaks. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Mataram mengoptimalkan peran kelompok informasi masyarakat (KIM) dalam mengontrol penuh terhadap informasi yang beredar. KIM, yang berperan seperti tim siber ini sudah terbentuk sejak dua tahun lalu. 

Tugas utama KIM melakukan kontrol dengan membagikan berita-berita secara riil dari sumber yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan melalui situs-situs digital. Sebanyak dua petugas yang siaga di enam kantor camat se-Kota Mataram setiap harinya.

“Personel KIM kami sebut juga sebagai jurnalistik netizen. Dengan demikian, berbagai  hoaks atau kabar bohong yang dapat merugikan dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dapat dikontrol dan dicegah,” kata Kepala Diskominfo Kota Mataram, I Nyoman Swandiasa.

Swandiasa menjelaskan, saat menemukan kasus hoaks, KIM akan melakukan verifikasi dan evaluasi. Nantinya, bila informasi tersebut terbukti hoaks, Diskominfo Mataram akan mengirim informasi tersebut ke Kementerian Kominfo.

“Kementerian Kominfo akan memberikan stempel hoaks terhadap informasi bersangkutan yang bertanda informasi yang dibagi itu adalah berita bohong. Stempel hoaks menjadi kewenangan dari Kementerian Kominfo,” rincinya.

Sebagai upaya preventif untuk menekan hoaks di masa depan, Swandiasa mengatakan pihaknya akan melaksanakan pemilihan duta internet cerdas tingkat pelajar, sebagai salah satu upaya mengajak generasi muda agar menggunakan internet sehat.

“Dengan demikian, masyarakat tidak sembarangan membagikan informasi yang kebenarannya masih diragukan dan belum bisa dipertanggungjawabkan,” pungkasnya. (Shanies Tri Pinasthi)