Tata kelola Danau Toba Tak Sesuai Ketentuan dan Aturan

MEDAN - Ombudsman sangat mengharapkan pemerintah untuk membenahi tata kelola pelabuhan di Danau Toba, termasuk dalam menyiapkan syahbandar yang mengatur jasa pelayaran. Dari investigasi yang Ombudsman, diketahui bahwa tata kelola pelabuhan di kawasan Danau Toba selama ini tidak sesuai ketentuan dan aturan, baik terkait pelayaran mau pun kepelabuhanan.

"Lihatlah misalnya soal Kesyahbandaran yang sampai saat ini justru belum ada di kawasan Danau Toba. Padahal peran Kesyahbandaran begitu sangat penting dalam pengelolaan pelabuhan," jelas Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara Abyadi Siregar di Medan, seperti dilansir Antara, Kamis (28/6).

Padahal mengacu pada UU 17/2008 dan PP 61/2009, Syahbandar merupakan pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap pemenuhan ketentuan peraturan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

Untuk melaksanakan fungsinya itu, Syahbandar mempunyai tugas mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan.

Tidak hanya itu, Syahbandar juga harus mengawasi tertib lalu lintas kapal, mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan, pemeriksaan kapal, termasuk mengoordinasikan seluruh kegiatan pemerintah di pelabuhan, dan menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

Abyadi menerangkan sebenarnya Indonesia memiliki banyak regulasi yang mengatur pengelolaan sistem pelayaran dan kepelabuhanan.

Disebutnya, antara lain Permenhub 58 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau, UU 17 tanun 2008 tentang Pelayaran, PP 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, serta Permenhub 34 tahun 2012 tentang Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabunan.

Dalam berbagai ketentuan dan peraturan tersebut, ditegaskan bahwa kegiatan pemerintah di pelabuhan adalah untuk mengatur, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan kepelabuhanan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

Untuk tugas pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan adalah tanggung jawab pihak Otoritas Jasa Kepelabuhanan atau Unit Pelayanan Kepelabuhanan. Sedangkan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran menjadi tanggung jawab Kesyahbandaran.

Sayangnya dari hasil investigasi yang dilakukan Ombudsman, berbagai tanggung jawab dan tata kelola tersebut belum dilakukan di Danau Toba yang di kelilingi tujuh kabupaten itu.

Dari investigasi tersebut, diketahui bahwa tata kelola pelabuhan di kawasan Danau Toba selama ini tidak sesuai ketentuan dan aturan, baik terkait pelayaran mau pun kepelabuhanan.

Fungsi pembinaan yang seharusnya dilakukan pemerintah, juga tidak berjalan sebagaimana diamanahkan peraturan perundang-undangan. Kondisi itu yang diperkirakan memberi kontribusi besar terhadap berulangnya musibah tenggelamnya kapal di danau vulkanik terbesar dunia tersebut sehingga menelan banyak korban jiwa.

Karena itu, ujar Abyadi, Ombudsman sangat mengharapkan pemerintah untuk membenahi tata kelola pelabuhan di Danau Toba, termasuk dalam menyiapkan syahbandar yang mengatur jasa pelayaran.

Sebelumnya, KM Sinar Bangun yang mengangkut seratusan penumpang dilaporkan tenggelam di perairan Danau Toba, antara Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir dengan Desa Tigaras, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Senin, sekitar pukul 17.30 WIB.

Dari proses yang dilakukan, diduga ada 188 penumpang KM Sinar Bangun. Sebanyak 21 orang berhasil diselamatkan, tiga tewas, dan 164 orang lagi diperkirakan hilang. (Bernadette Aderi)