Presiden Jokowi Lantik 2 Menteri

JAKARTA - Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan melantik empat orang pejabat negara baru di Istana Negara Jakarta, Rabu (28/4) seperti dikutip dari Antara.

"Iya (pelantikan empat pejabat negara)," kata Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono saat dikonfirmasi mengenai pelantikan tersebut di Jakarta, Rabu (28/4) seperti dikutip dari Antara.

Keempat pejabat yang akan dilantik yaitu, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Kemudian, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) akan dipimpin Laksono.

Selain itu, Indriyanto Seno Adjie akan dilantik sebagai Dewan Pengawas KPK.

"Hanya empat orang saja (yang dilantik), tidak ada tambahan," tambah Heru.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR pada 9 April 2021 menyetujui pembentukan kementerian baru, yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi.

Pembentukan dua kementerian itu sesuai dengan hasil keputusan Badan Musyawarah (Bamus) yang membahas Surat Presiden Jokowi Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian pada 8 April 2021.

Persetujuan DPR tersebut sesuai dengan ketentuan pada UU Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kementerian Negara yang mengatur bahwa pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan kementerian dilakukan dengan pertimbangan DPR.

Bahlil Lahadalia sebelumnya adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sedangkan Nadiem Makarim sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).

Sebelum dipisah, Menristek dan Kepala BRIN dijabat oleh Bambang PS Brodjonegoro.

Sementara Indriyanto Seno Adji, merupakan penasihat Kapolri. Ia juga pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) pimpinan KPK pada 2015 lalu sekaligus guru besar hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dia menggantikan posisi Artidjo Alkautsar selaku Dewas KPK karena tutup usia.

Indriyanto juga pernah menjabat selaku pimpinan KPK sementara saat dua pimpinan lembaga itu dikriminalisasi. (Leo Wisnu Susapto)