c

Selamat

Sabtu, 15 November 2025

NASIONAL

02 September 2020

20:27 WIB

Premium-Pertalite Akan Dihapus, PKS: Pemerintah Tak Peka

Penghapusan BBM jenis premium dan pertalite dinilai akan semakin membebani masyarakat di tengah pandemi

Editor: Agung Muhammad Fatwa

Premium-Pertalite Akan Dihapus, PKS: Pemerintah Tak Peka
Premium-Pertalite Akan Dihapus, PKS: Pemerintah Tak Peka
Ilustrasi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite RON 90. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah

JAKARTA – PT Pertamina (Persero) tengah meninjau kembali penggunaan Bahan Bakar Minyak atau BBM beroktan rendah di bawah 91, yaitu premium dan pertalite. Untuk menekan emisi gas rumah kaca, Pertamina berencana menghapus premium dan pertalite.

Namun rencana Pertamina menghapus BBM jenis premium dan pertalite ini menuai kritik. Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR RI, Netty Prasetiyani menilai rencana ini sebagai langkah yang tidak peka dari BUMN milik pemerintah terhadap kondisi rakyat di tengah pandemi covid-19.

"Pemerintah tidak peka pada penderitaan rakyat. Saat ini daya beli serta pendapatan masyarakat menurun. Dengan menghapus premium dan pertalite pemerintah memaksa rakyat untuk membeli pertamax yang harganya lebih mahal," kata Netty dalam keterangan pers, Rabu (2/8)

Netty juga berpendapat, penghapusan BBM jenis premium dan pertalite, akan semakin membebani masyarakat di tengah pandemi. Terlebih menurutnya masih banyak rakyat Indonesia yang berada di garis kemiskinan.

Ia menilai, penghapusan BBM jenis premium dan pertalite ini juga akan berdampak pada banyak hal. Misalnya, besar kemungkinan harga-harga sembako akan ikut naik karena penggunaan pertamax yang lebih mahal.

"Tentu ini akan semakin memberatkan keluarga pra-sejahtera. Padahal ada sekitar 17 persen keluarga pra-sejahtera di Indonesia yang butuh bantuan pemerintah, bukan justru dibebani," imbuh Netty.

Ke depannya, Netty meminta kepada pemerintah untuk mengkaji ulang rencana ini. Pasalnya, mengingat masih banyak rakyat yang menggunakan premium dan pertalite untuk kegiatan sehari-hari. 

Menurut dia, untuk kondisi di masa pandemi, pemerintah seharusnya fokus memberikan bantuan sosial, baik berupa uang tunai, subsidi upah, Kartu Prakerja atau bentuk lain dibanding menghapus pertalite dan premium.

"Kalau rencana ini terjadi, bantuan yang diberikan akan tidak bermakna. Bantuan itu kan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, jika harga kebutuhan makin tinggi, bagaimana masyarakat bisa membeli? Ini kan sama saja pepesan kosong," tandas Netty. (Gisesya Ranggawari)


KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentarLoginatauDaftar