Polisi Awasi Politik Uang dan Judi Di Pati

PATI – Politik uang disinyalir sangat mungkin terjadi di Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di 121 desa di Kabupaten Pati. Pada saat sama, judi pilkades juga sama potensi terjadinya. Karenanya, Kepolisian Resor Pati, Jawa Tengah, membentuk Satuan Petugas (Satgas) Antipolitik Uang Dan Satgas Antijudi atau botoh jelang pelaksanaan

Satgas Antipolitik Uang dan Judi ini melibatkan 50 personel dari Satuan Reserse Kriminal dan Intel. Mereka dilantik di halaman Mapolres Pati, Senin (16/12).

Pembentukan satgas, bukan kali ini saja. Sebelumnya, AKBP Bambang Yudhantara Salamun saat menjabat Kapolres Banyumas juga membuat satgas yang sama dan mampu menangkap 30-an botoh.

Kapolres Pati AKBP Bambang Yudhantara Salamun mengatakan, pembentukan satgas tersebut bertujuan untuk memberikan rasa nyaman kepada masyarakat Pati yang akan memilih pemimpin. Botoh atau politik uang dalam pemilihan dinilai sangat merugikan para kontestan pilkades. Karena, pihak yang punya kekuatan modal besar bisa memenangkan maupun menjatuhkan salah satu calon yang menjadi sasarannya.

Polisi di wilayah ini sudah memetakan pergerakan alur berpikir botoh di wilayah yang menggelar pilkades serentak. Dan, satgas akan menelusurinya. Satgas tersebut juga melakukan upaya pencegahan dan merespons cepat laporan dari masyarakat. Kemudian, dalam kerangka sistem peradilan, pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan dan melakukan penindakan sesuai dengan hukum yang berlaku.

"Satgas akan gencar sehari sebelum pelaksanaan pilkades. Menjelang coblosan dimulai, botoh biasanya cukup gencar mempengaruhi pemilih, terutama pada dini hari," ujarnya.

Perjudian
Dikutip dari Antara, berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pati, jumlah kontestan pilkades serentak di 121 desa di Kabupaten Pati ada 282 calon. Mereka bersaing memperebutkan kursi kepala desa yang akan berlangsung pada 21 Desember 2019.

Di wilayah berbeda, Kepolisian Resor Rejang Lebong, Polda Bengkulu juga  bersiap mengamankan pilkades yang akan dilaksanakan dalam 56 desa di wilayah itu. Di wilayah ini, perjudian menjadi prioritas utama yang diamati.

Kapolres Rejang Lebong AKBP Jeki Rahmat Mustika Rejang Lebong, Minggu, mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan panitia pilkades untuk mengetahui ada tidaknya indikasi perjudian dalam pelaksanannya nanti.

Kini, pemetaan dilakukan. Jika nantinya dari pemetaan yang mereka lakukan sudah diketahui titik-titik rawan pada pelaksanaan pilkades serentak tahap III yang akan dihelat 20 Februari 2020 mendatang, penambahan personel pengamanan baik dari Polres Rejang Lebong di-back-up petugas Polda Bengkulu maupun TNI, akan dilakukan. (Rikando Somba)