Penghargaan Adipura Tetap Ada

JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memastikan bahwa pemerintah tidak menghilangkan penghargaan Adipura bagi kabupaten/kota yang berhasil dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan. Diketahui, KLHK tidak melaksanakan penghargaan Adipura untuk sementara waktu karena pemerintah daerah tengah fokus dalam penanganan pandemi covid-19.

KLHK menekankan tetap melakukan pembinaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan terhadap daerah. "Tapi pembinaan terhadap Adipuranya tetap dikedepankan," kata Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3) KLHK Rosa Vivien Ratnawati dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (1/4).

Direktur Pengelolaan Sampah KLHK, Novrizal Tahar mengatakan, ada empat fokus utama pembinaan kepada daerah, yaitu penyusunan kebijakan strategi daerah (jakstrada) pengelolaan sampah, kapasitas pengelolaan sampah, teknis operasional tempat pembuangan akhir (landfill system), dan penyediaan ruang terbuka hijau.

"Kita melakukan pembinaan intensif itu kepada 514 kabupaten/kota di Indonesia," ujar Novrizal.

Pembinaan ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan sampah 100% pada tahun 2025.

Ketua Dewan Pertimbangan Adipura, Sarwono Kusumaatmadja mengatakan, apabila pemberian penghargaan Adipura dibuka kembali, maka pelaksanaannya tidak dapat menggunakan data lama yang dikumpulkan pada 2019. Oleh sebab itu, ia meminta kepada KLHK agar ada penyempurnaan dalam pelaksanaan Adipura.

"Adipura berikutnya hanya bisa dibuka kembali kalau ketentuan-ketentuan baru dan penyempurnaan itu sudah cukup dilaksanakan, secara operasional jelas begitu, baru kemudian bisa dibuka," kata dia.

Sarwono menuturkan, saat ini pemerintah tengah fokus pada penanganan pandemi covid-19. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga sedang berusaha keras melakukan penyelamatan perekonomian, dan banyak hal-hal terkait lainnya.

"Nah kalau secara prematur kita menggelar adipura lagi, maka akan terjadi semacam perasaan di masyarakat bahwa kita melakukan sesuatu hal yang sudah kehilangan relevansi," kata dia.

Sarwono meminta agar pada babak baru penyelenggaran Adipura, harus disertai dengan penyempurnaan organisasi dan memperbarui semua ketentuan dengan perkembangan terakhir di bidang kebijakan publik. (Seruni Rara Jingga)