09 Desember 2020
17:12 WIB
JAKARTA – Pelaksanaan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020, bertepatan dengan hari antikorupsi sedunia. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Tholabi Kharlie mengingatkan, pilkada harus menjadi momentum peringatan bagi kepala daerah agar saat terpilih tidak coba-coba korupsi.
"Pilkada serentak bertepatan dengan peringatan hari anti-korupsi hanyalah sebuah kebetulan. Tapi harus dimaknai sebagai momentum memberi pesan penting agar kepala daerah yang terpilih tidak korupsi," tulis Tholabi dalam keterangan tertulis, Rabu (9/12).
Kekhawatiran Tholabi merujuk pada data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat ada 300 kepala daerah tersangkut kasus korupsi periode 2004 sampai 2020. Sebanyak 124 kasus tersebut di antaranya ditangani oleh KPK.
Maka, ia mengimbau kepada kepala daerah yang terpilih pada Pilkada Serentak 2020 ini agar belajar dari catatan kasus korupsi kepala daerah yang tercatat KPK itu.
"Angka ini tentu harus menjadi cermatan khususnya kepala daerah agar tidak terjerat kasus korupsi. Ini momentumnya pas," ucap Tholabi.
Ketua Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) se-Indonesia ini menilai peringatan agar kepala daerah tidak korupsi menjadi penting. Pasalnya, pelaksanaan pilkada di masa pandemi memiliki tantangan yang tidak ringan, termasuk potensi politik uang yang cukup tinggi.
Masa pandemi yang berdampak secara ekstrem terhadap perekonomian masyarakat, lanjut dia, jangan sampai menjadi alasan kepala daerah untuk membagi-bagi uang dan iming-iming kepada pemilih.
Karena itu, ia meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk hadir dan tegas mengawasi. "Bawaslu betul-betul memastikan pilkada di masa pandemi ini terjaga kualitasnya," imbuh Tholabi.
Di sisi lain, Tholabi memberikan apresiasi atas penerapan protokol kesehatan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang sudah diterapkan secara ketat. Namun, ia mengingatkan situasi ini harus dipastikan berlangsung hingga penghitungan suara usai.
"Saat pencoblosan sudah bagus, petugas di TPS ketat menerapkan protokol kesehatan. Harapannya saat penghitungan suara nanti harus dipastikan tidak ada kerumunan massa," tuturnya. (Gisesya Ranggawari)