Selamat

Rabu, 12 Mei 2021

HUKUM

08 April 2021|21:00 WIB

Pencegahan Menyusut, Teror Berlanjut

Program deradikalisasi mantan napi terorisme di luar lapas, tak sebaik yang dilakukan di dalam lapas. Padahal, BNPT sendiri kewalahan untuk mencegah penyebaran paham radikal melalui internet
ImageTim gabungan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri dan Brimob Polda Sulsel menggiring tersangka teroris saat akan diberangkatkan ke Jakarta di Bandara lama Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Kamis (4/2/2021). Sebanyak 19 tersangka kasus terorisme jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang ditangkap Tim Densus 88 Antiteror di Makassar tersebut diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. ANTARAFOTO/Abriawan Abhe

JAKARTA – Tak sampai sepekan, dua aksi teror terjadi di Indonesia. Serangan tersebut terjadi di dua tempat yang selama ini kerap jadi sasaran pelaku teror, gereja dan kantor polisi.

Pertama, bom bunuh diri meledak di depan Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan. Serangan itu terjadi saat umat merayakan misa Minggu Palma, pada Minggu (28/3). Selang tiga hari, Rabu (31/3) sekitar pukul 16.30 WIB, Mabes Polri disatroni pelaku teror.

Pelaku di Makassar, pasangan suami L dan istrinya, YSF. Usia pernikahan mereka baru enam bulan. Keduanya dinikahkan oleh Rizaldi (45), pentolan Jemaah Ansharut Daulah (JAD) yang tewas tertembak saat Densus 88 Antiteror Polri pada Januari 2021 menggerebek sebuah rumah di Vila Mutiara Biru, Makassar, Rabu (6/1/2021). Tewas tertembak pula saat itu adalah mantu Rizaldi, bernama Sanjai Ajis (22).

Keduanya mencoba melawan anggota Densus 88 dengan parang dan senapan. Rizaldi dan Ajis diketahui tengah bersiap untuk melakukan aksi bunuh diri di Indonesia setelah gagal bergabung dengan ISIS di Suriah.

Rizaldi sendiri diduga terlibat aksi pengeboman Gereja Katedral Our Lady of Mount di Pulau Jolo, Filipina Selatan, 24 Agustus 2020. Pelaku pengeboman di Jolo adalah pasangan suami-istri Rullie Rian Zeke dan Ulfah Handayani yang juga masuk jaringan JAD.

Densus 88 telah lama mengintai kediaman Rizaldi yang selama ini dikenal sebagai tempat pengajian dan kajian. Dia dan Sanjai pada 2016 bersama keluarga, bermaksud bergabung dengan organisasi ISIS di Suriah tapi dapat digagalkan di Bandara Soetta. Kala itu, mereka dan keluarga tak diamankan oleh Densus 88.

Afiliasi ISIS
Seperti diketahui, JAD merupakan kelompok di Indonesia yang telah berbait kepada ISIS. JAD terbentuk atas inisiatif Aman Abdurrahman di Nusakambangan. Ihwal pembentukan JAD dituturkan penuntut umum Anita Dewayani saat membacakan tuntutan pada Aman di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 18 Mei 2018 silam.

Meski ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kembang Kuning, Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Aman nyatanya memang masih bisa berkomunikasi dengan jemaahnya. Di antaranya jemaah dari luar lapas yang menjenguknya.

Sekitar Oktober 2014, urai penuntut umum, Aman memanggil Marwan alias Abu Musa, Zainal Anshori alias Abu Fahry untuk datang menjenguknya. Saat mereka datang, Aman menyampaikan tentang Daulah Islamiyah ISIS pimpinan Abu Bakar Al Baghdadi, dan umat Islam wajib mendukungnya.

Aman pun menyatakan lewat JAD ingin memfasilitasi orang Indonesia untuk berperang ke Suriah mendukung gerakan ISIS. Sejak itu, JAD merekrut banyak orang untuk mendukung ISIS. Bahkan melakukan pelbagai cara untuk mencapai tujuan mereka, termasuk aksi teror.

Meski banyak pimpinan JAD yang ditangkap, anggota mereka terus bergerak. Anggota dari jaringan kecil sebelumnya, menjadi pemimpin baru untuk kelompok kecil mereka. Seperti, Rizaldi yang merekrut mantu dan dua pelaku bom Makassar.

Bahkan, beberapa dari mereka yang sudah merasakan hukuman, mengulang perbuatannya. Berdasarkan catatan BNPT, kelompok inilah yang melakukan teror bom di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat. Kemudian, Polsek Cicendo, Kota Bandung, serta bom di Samarinda.

Program Deradikalisasi
Kembali terjadinya aksi teror, sejatinya menjadi catatan tersendiri bagi program deradikalisasi yang diamanatkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Catatan Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), sejak 2003 hingga saat ini, terjadi lebih dari 390 kali aksi teror di Indonesia. Seperti serangan dengan bom dan penyerangan terhadap aparat keamanan dan kantor kepolisian.

Aksi tersebut menyebabkan setidaknya 350 orang meninggal dunia. Lebih dari 1.000 orang luka-luka, serta kerugian yang timbul karena kerusakan beragam fasilitas umum.  Belum lagi, beban psikologis dari korban, keluarga korban maupun masyarakat.

Merujuk sejarahnya, program deradikalisasi, sejatinya mulai dijalankan pemerintah sejak 2012. Program ini sebelumnya digaungkan pemimpin negara-negara, usai serangan teror yang menghancurkan gedung World Trade Centre (WTC) di New York, Amerika Serikat pada 9 September 1999 atau dikenal dengan 9/11.

Pemimpin dunia menyadari selain memburu pelaku teror, mengubah pola pikir pelaku yang radikal perlu dilakukan, melalui deradikalisasi. Hal serupa diadaptasi pemerintah Indonesia beberapa tahun kemudian.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menguraikan, narapidana teroris hingga Desember 2020 secara keseluruhan berjumlah 416 orang yang tersebar di 33 kantor wilayah (kanwil). Napiter terbanyak terdapat di Kanwil Jawa Tengah yakni berjumlah 216 orang, Kanwil Jawa Barat berjumlah 127 orang, dan urutan ketiga diikuti Kanwil Jawa Timur sebanyak 17 orang.

Dari jumlah tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan, ada lebih dari 117 mantan napiter berhasil ‘dilunakkan’ sepanjang 2020.

Sayangnya, kesuksesan deradikalisasi napiter, tak seiring sejalan dengan jumlah orang yang diamankan Densus 88. Setidaknya, sejak 2017 jumlah pelaku terror yang diamankan apparat bertambah ratusan orang per tahun. Beban program deradikalisasi pun bertambah.

“Kendala dan tantangan untuk deradikalisasi selalu ada,” urai Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irfan Idris pada Validnews, Kamis (8/4).

Dia mengakui, kendala itu bisa bersumber dari berbagai sebab. Salah satunya, koordinasi kelembagaan. Karena itu Irfan bakal memastikan apakah sinergi antar kementerian dan lembaga berjalan. Sekaligus memastikan masing-masing pihak, menjalankan tugas pokok dan fungsi.

Dia juga menyampaikan, program deradikalisasi sebagai bagian dari pencegahan aksi teror belum bertaji, karena masih ada kendala kultural. Yakni, pandangan masyarakat yang membebankan penanganan terorisme pada aparat keamanan.

Hal ini tak terlepas dari tindak terorisme yang dikategorikan kejahatan luar biasa, kejahatan kemanusiaan, kejahatan lintas negara dan kejahatan serius. “Tentu harus ditangani secara luar biasa pula,” imbuh dia.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan, program deradikalisasi dipisahkan menjadi dua bagian.

Empat program deradikalisasi ditujukan untuk narapidana terorisme. Yakni, identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi. Sementara, program deradikalisasi mantan narapidana terorisme di luar penjara, dilakukan dengan cara identifikasi, pembinaan keagamaan, wawasan kebangsaan, dan kewirausahaan.

"Terobosan baru kami dalam program deradikalisasi ialah memanfaatkan napi teroris senior yang sudah sadar, untuk melakukan deradikalisasi narapidana atau mantan narapidana terorisme yang belum sadar," kata Irfan.

Mantan napiter bernama Amir Abdul Haris bercerita, bagaimana dia berubah setelah menjalani program ini. Saat awal, dirinya kukuh menolak program ini, karena dia mengira, akan menerima perlakuan kasar saat menjalani tahanan hingga hukuman dari petugas, akibat cap teroris.

Namun, akhirnya dia bisa bersyukur. Program deradikalisasi justru membuat pemahaman Haris terbuka. Terlebih soal wawasan kebangsaan, wawasan keagamaan, dan kewirausahaan.

“Perlakuan humanis dan manusiawi saat menjalani hukuman, perlahan melunakkan sikap saya,” tutur pria yang ditangkap di Bekasi, Jawa Barat di 2010 pada Validnews, Senin (5/4)

Haris mengaku, hingga saat ini dia masih mendapatkan pembinaan atau program deradikalisasi. Seperti kegiatan diskusi dengan ulama.

Ia pun mewanti, jika ada kasus mantan narapidana terorisme mengulangi perbuatannya, bukan berarti program deradikalisasi gagal. Menurutnya, hanya segelintir napiter yang kembali melakukan aksi, lebih banyak yang sadar.

Haris pun berharap, ke depan, program deradikalisasi lebih ditingkatkan kualitasnya. Tak sekadar hanya seremonial saja, lanjutnya, tapi harus lebih menyentuh substansi.

Pengawasan
Peneliti terorisme dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Zaki Mubarok melihat, narapidana teroris yang menjalani program deradikalisasi dan sudah selesai menjalani hukuman, selama ini tak ‘dikawal’ oleh pemerintah. Padahal, jumlah narapidana terorisme yang sudah bebas jumlahnya mencapai ribuan orang. Selain itu, keluarga pelaku teroris pun tak mendapat pendampingan intensif.

Karena hal inilah, Zaki menilai program pencegahan terorisme oleh pemerintah di luar penjara kurang maksimal. Ia menilai, hal itu terjadi karena terbatasnya sumber daya manusia (SDM), anggaran, masalah kelembagaan hingga 'miskin' strategi atau program.

"Kalau tidak disentuh dengan program-program bantuan sosial, pendidikan, ekonomi, maka akhirnya (keluarga.red) mereka berpotensi (lagi) jadi teroris," kata Zaki.

Oleh sebab itu, dia berharap ada kerangka kerja terperinci terkait deradikalisasi, yang hingga kini belum ada. Kedua, imbuhnya, pemerintah harus bisa memetakan persoalan dari hulu hingga hilir terkait terorisme di Tanah Air.

Seperti mencegah agar anak-anak muda tidak terkontaminasi paham radikal, baik melalui media sosial maupun di lingkungan masyarakat.

Menurutnya, pemerintah harus melawan ideologi teroris dalam forum keagamaan, sekolah, hingga di kampus untuk memperkuat sikap kebangsaan. Apabila pencegahan di hulu dilakukan, maka persoalan di hilir atau deradikalisai akan berjalan dengan maksimal.

Ketiga, soal eksekusi program. Ia meminta pemerintah untuk serius dan fokus mengawal program deradikalisasi narapidana terorisme di dalam dan luar penjara. ia menilai, sudah selayaknya eksekusi program deradikalisasi di luar penjara, bisa sebagus program di dalam penjara.

Keempat, kata Zaki, pemerintah harus memperhatikan keluarga narapidana terorisme. Apabila tidak dilakukan, dikhawatirkan bisa memunculkan buih-buih balas dendam dan ujungnya menjadi pelaku teror.

Pelepasan Diri
Sementara itu, peneliti intelijen dan terorisme, Stanislaus Riyanta menjelaskan, pada dasarnya program deradikalisasi bertujuan untuk mengubah seseorang yang mempunyai ideologi radikal menjadi tidak radikal. Nah, hal ini, kata Riyanta tentu bukanlah hal mudah dan harus dilakukan berkesinambungan.

Ia melihat, setelah menjalani hukuman banyak mantan narapidana terorisme bersedia membantu pemerintah untuk program deradikalisasi. “Namun, ada beberapa kembali melakukan aksi teror setelah keluar dari penjara, karena berbeda derajat paparannya dan perlu pendekatan personal dalam waktu lama," kata dia sewaktu dihubungi Validnews, Senin (5/4).

Pemerintah, lanjut dia harus melihat setiap kasus per kasus. Tidak ada resep tunggal yang dapat digeneralisir dalam program deradikalisasi. Karena itu, dia menilai kolaborasi antar lembaga jadi penting. Juga, eksekusinya dilakukan terus menerus.

Di sisi lain, lanjut Stanislaus, pemerintah tidak bisa melulu menjadi garda terdepan dalam menjalankan program deradikalisasi. Apalagi, beberapa pelaku teror, menganggap negara sebagai musuh.

Bisa dibilang, tunduk dan mendengarkan pemerintah yang merupakan representasi negara, buat mereka merupakan suatu kekalahan. Karena itulah, menurutnya, peran masyarakat, tokoh agama, hingga tokoh budaya juga tak kalah penting untuk dikedepankan.

Dalam jurnal bertajuk Efektivitas Program Deradikalisasi BNPT Terhadap Narapidana Terorisme di Indonesia, muncul kritik pada BNPT, di Universitas Pertahanan, BNPT dinilai belum menerapkan perbedaan antara deradikalisasi dan pelepasan diri.

Deradikalisasi yang dilakukan, cenderung kepada attitudinal modification (perubahan prinsip, sikap, dan pendirian). Padahal, pelepasan diri lebih cenderung pada behavioral modification (perubahan perilaku).

Pemahaman secara mudahnya adalah, jika seseorang meninggalkan aksi terorisme, belum tentu ia telah tederadikalisasi. Ideologi dan pikiran mungkin saja tetap, namun ia tidak lagi mau terlibat dalam aksi terorisme dan meninggalkannya.

Pelepasan diri, seringkali dianggap lebih realistis daripada deradikalisasi. Seorang teroris misalnya, dapat melepaskan diri dari kegiatan terorisme tanpa harus menolak penyebab atau keyakinan mereka. Dengan melepaskan diri, seiring waktu semangat mereka untuk melakukan kegiatan teror mungkin juga memudar dari waktu ke waktu.

Dalam sebuah analisisnya, John Horgan memandang, dalam konteks kontra-terorisme, pelepasan diri lebih penting daripada deradikalisasi. Karena, pelepasan diri bisa terjadi tanpa harus terjadinya proses deradikalisasi terlebih dahulu.

Menurut Tore Bjorgo, ada dua faktor yang menyebabkan seseorang melepaskan dirinya dari sebuah kelompok, yaitu push factors (faktor- faktor pendorong) dan pull factors (faktor-faktor penarik).

Faktor pendorong adalah kondisi negatif atau desakan sosial yang membuat seseorang tidak lagi tertarik untuk bergabung dalam sebuah organisasi. Antara lain karena tuntutan hukuman, celaan masyarakat, hilangnya kedudukan dalam organisasi tersebut, dan lain-lain.

Sedangkan faktor penarik adalah kesempatan atau tuntutan sosial yang menarik seseorang kepada alternatif lain yang menurutnya lebih menjanjikan.

Terkait, aksi teror yang dilakukan seorang perempuan berinisial ZA dari kalangan milenial di Markas Besar Polri, Direktur Perlindungan BNPT (Brigadir Jenderal (Brigjen) Herwan Chaidir mengatakan, generasi milenial di Indonesia masih rentan terpengaruh paham radikal.

Dia menyatakan pada Validnews, Senin (5/4), BNPT kewalahan untuk mencegah penyebaran paham radikal. Terutama melalui internet.

Menurutnya, sedikitnya ada 90 juta konten paham-paham radikal di dunia maya. Dari jumlah konten-konten radikal tersebut, mayoritas menyerang kaum milenial.

Herwan khawatir, 90 juta konten berpaham radikal di dunia maya itu juga menjadi konsumsi narapidana terorisme yang sudah bebas. Oleh sebab itu, dia menyebut semua pihak harus meningkatkan kewaspadaan. Karena konten negatif itu bisa mengisi kembali pemahaman radikal mantan napi teroris yang sudah ada di masyarakat.

Meski kewalahan, lanjut Herwan, pemerintah berusaha melakukan patroli siber, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Selain itu, pemerintah juga terus menyebar narasi-narasi kontra radikalisme di dunia maya.

"Karena itu, generasi milenial mesti menggunakan media sosial lebih santun," kata dia.

Karena besarnya masalah, Herwan meminta, program pencegahan aksi teror bisa melibatkan semua kementerian dan lembaga. Tidak hanya beban BNPT saja.

Sinergi BNPT dan lembaga terkait, menurut dia sudah berjalan dengan semestinya. Namun, dengan kejadian terakhir, mau tak mau mesti lebih giat lagi.

“Kalau santai-santai saja, bakalan susah," tegas Herwan. (Herry Supriyatna, Gisesya Ranggawari, James Manullang)

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

TERPOPULER