Pemkot Jakut Susun Pedoman Atasi Banjir

JAKARTA – Pemerintah Kota Jakarta Utara mulai menyusun pedoman penanggulangan banjir yang dapat digunakan dalam jangka menengah dan jangka panjang.

"Penanggulangan banjir selama ini hanya berdasarkan pengalaman dan belum tertuang dalam buku pedoman secara detail dan merinci," kata Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim di Jakarta, Kamis (8/10) seperti dikutip dari Antara.

Penyusunan pedoman itu dimulai dari menyerap aspirasi melalui musyawarah tingkat kelurahan, yang akan menginventarisasi semua masalah dan solusi yang selama ini dilakukan.

Ali menegaskan penanggulangan banjir harus menyesuaikan karakteristik wilayah Jakarta Utara yang memiliki permasalahan banjir akibat hujan lokal, air kiriman dari hulu hingga dan kenaikan muka air laut atau banjir rob.

"Semuanya akan kita buatkan pedoman, baik pedoman untuk tingkat RT/RW, kelurahan, walikota dan selanjutnya dilaporkan ke tingkat provinsi," jelas Ali.

Ali menyatakan penyusunan pedomannya itu terbagi menjadi tiga fase. Mulai dari fase pra-antisipasi, saat kejadian dan pasca-banjir.

Ali menerangkan, sejauh ini pedoman penanggulangan banjir tengah disusun melalui musyawarah kelurahan secara daring. Dalam musyawarah tersebut warga diminta memberikan saran, masukan hingga solusi dalam menangani banjir di wilayahnya.

"Musyawarah melalui daring digelar serentak hari ini," urai dia.

Menurut Ali, selama ini penanggulangan banjir hanya berdasarkan pengalaman dan belum tertuang dalam buku pedoman secara detail dan merinci. Tak hanya bermanfaat dalam penanggulangan banjir dalam jangka waktu dekat, penyusunan pedoman tersebut juga dapat dimanfaatkan dalam jangka menengah dan panjang.

Ia menambahkan, musyawarah kelurahan akan menginventarisasi semua masalah dan solusi yang selama ini dilakukan. Hasil inventarisasi akan dibuat menjadi pedoman tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan hingga kota dan selanjutnya dilaporkan ke tingkat provinsi.

"Kita harus siaga. Galang kolaborasi dan ajak semua kekuatan yang ada di wilayah," urai Ali.

Bank Indonesia Perwakilan DKI Jakarta menjelaskan dampak ekonomi banjir Jakarta Januari 2020 sebenarnya tak terlalu besar dibandingkan banjir tahun-tahun sebelumnya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Hamid Ponco Wibowo, mengungkap data-data ini terkumpul dari para asosiasi usaha yang terdampak banjir.

Hamid menjelaskan bahwa kerugian akibat banjir pada Januari 2020 hanya menyentuh angka Rp960 miliar. Lebih kecil dari kerugian banjir Februari 2015 (Rp1,5 triliun), Januari–Februari 2014 (Rp5 triliun), Februari 2007 (Rp8,8 triliun) atau Februari 2002 (Rp9,8 triliun).

Hamid pun menjelaskan dampak ekonomi akibat banjir hanya berpengaruh sebesar 0,025% dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DKI Jakarta.

Menurut Hamid, hal ini dipengaruhi cepat surutnya banjir pada tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Serta, teknologi media sosial yang walaupun membuat banjir tampak 'ramai', tetapi memiliki peran positif bagi kesiapsiagaan masyarakat.

"Terbilang sangat kecil, ya, dampaknya. Namun, tentu untuk mengantisipasi ini, ke depan kita harus menyiapkan sarana-prasarana yang lebih siap lagi," imbuh dia.

Namun demikian, Hamid menyoroti beberapa kejadian ekstra akibat banjir yang harapannya, tak terjadi lagi pada masa mendatang.

Beberapa di antaranya, pool taksi Bluebird yang terendam; klaim asuransi akibat banjir mencapai Rp406 miliar. Lalu, 300 toko ritel yang terdampak banjir dan tutup dengan kerugian mencapai Rp960 miliar.

Ada 461 wilayah mengalami pemadaman listrik; penyewaan pusat perbelanjaan yang mengaku omzetnya turun 50%. Serta, mesin produksi industri atau rumah sakit yang terendam.

"Lapangan usaha perdagangan, transportasi, kemudian jasa keuangan, kemarin ada bank-bank yang tidak bisa beroperasi. Kemudian ada toko ritel juga banyak yang tutup. Kira-kira itu yang mengalami kondisi di mana mereka tidak bisa beroperasi dengan penuh," jelas dia. (Leo Wisnu Susapto)