Selamat

Sabtu, 23 Oktober 2021

27 Maret 2021|13:07 WIB

Pembukaan Sekolah Perlu Perhatikan Jangkauan Vaksinasi

Data survei P2G menyatakan, proses vaksinasi bagi guru, tenaga kependidikan, dan dosen berjalan lambat
ImagePresiden Joko Widodo (kedua kiri) meninjau proses vaksinasi untuk guru di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (18/3/2021). ANTARA FOTO/Abriawan Abhe

JAKARTA - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies, Nadia Fairuza mengatakan, rencana membuka kembali sekolah perlu pertimbangkan cakupan vaksinasi covid-19. Karena, meski semua guru nantinya sudah divaksin, risiko penularan tetap ada.

"Di sisi lain, guru-guru yang tidak memenuhi persyaratan seperti memiliki tekanan darah tinggi  maupun penyakit komorbid tidak dapat mengikuti program vaksinasi," ungkap Nadia dalam keterangan pers yang diterima, Jumat (26/3) malam.

Dia menuturkan, proses vaksinasi kepada sekitar lima juta guru itu pun belum tentu bisa diselesaikan tepat waktu pada Juni 2021. Sebab, distribusi vaksin saat ini belum merata karena masih memprioritaskan daerah-daerah dengan kasus covid-19 tertinggi.

Data survei Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) pun menyatakan proses vaksinasi bagi guru, tenaga kependidikan, dan dosen berjalan lambat. Beberapa daerah melaporkan bahwa masih banyak guru yang belum mendapat vaksinasi.

"Dapat diperkirakan bahwa perkembangan proses vaksinasi akan berbeda-beda di tiap daerah dan akan berpengaruh pada kesiapan tiap daerah untuk melakukan PTM pada tahun ajaran mendatang," ucap Nadia.

Hambatan ini, lanjut dia, belum lagi soal masih adanya guru yang tidak bersedia divaksinasi. Berdasarkan temuan survei P2G, sekitar 8,27% dari 2.406 responden guru menyatakan tidak bersedia divaksinasi karena sejumlah alasan, misalnya tak memercayai kualitas vaksin.

"Perlu adanya sosialisasi yang menyeluruh yang tidak hanya dilakukan oleh sekolah, namun juga dinas kesehatan, PGRI, dan juga dinas pendidikan setempat," ujar dia.

Lebih lanjut, Nadia berpendapat tak menutup kemungkinan proses vaksinasi akan melambat jelang maupun saat bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri. Jika jumlah guru yang divaksin tak mencapai target, maka PTM pada tahun ajaran baru Juli nanti dianggap bukan solusi.

Nadia pun meminta pemerintah di sisi lain juga perlu memperhitungkan adanya kemungkinan guru-guru yang tidak terdata dalam skema vaksinasi tersebut. Hal ini dinilai mungkin terjadi akibat data yang belum dimutakhirkan secara berkala.

"Oleh karena itu, Kemendikbud harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengetahui perkembangan proses vaksinasi dan membantu memberikan asistensi bagi dinas pendidikan yang membutuhkan,” ucap Nadia.

Menurut dia, wacana memulai PTM pada Juli masih akan sulit direalisasikan secara masif mengingat ada perbedaan kapasitas setiap daerah dalam mengelola vaksinasi guru. Begitu juga dalam memenuhi kesiapan infrastruktur protokol kesehatan yang dipersyaratkan.

"Kemungkinan besar wacana PTM masih akan bergantung pada keputusan dari pemerintah daerah, sama seperti sebelumnya," pungkas dia. (Wandha Nur Hidayat)

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

TERPOPULER