Optimalisasi Bhabinkamtibmas Cegah Gesekan Pemilu

JAKARTA-Gesekan konflik horizontal menjelang dan pasca pemilu tak bisa dipungkiri menjadi realitas pesta demokrasi tanah air, baik dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 lalu, maupun Pemilihan Legislatif (pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) yang akan digelar pada 2019 mendatang.

Mengantisipasi konflik sosial tersebut Polri diingatkan harus merampungkan pemetaan daerah rawan seiring dimulainya masa kampanye Pemilu 2019. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran Bhabinkantibmas dan fungsi intelijen guna mendeteksi dan menangkal potensi konflik akibat polarisasi di masyarakat.

“Pemetaan wilayah rawan konflik harus sudah selesai dilakukan untuk mengantisipasi gesekan di masyarakat karena perbedaan dukungan calon presiden ataupun calon legislatif,” kata Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni, Selasa, (25/9).

Bhabinkantibmas dan fungsi intelijen di tubuh Polri dikemukakan Sahroni memiliki peran penting dalam pengamanan Pemilu yang dilaksanakan serentak pada 2019 mendatang. Bersentuhan langsung dengan masyarakat, Bhabinkantibmas diharapkan dapat menjadi pengingat pentingnya persatuan dan menjadi penengah saat potensi konflik muncul. Begitu pula optimalisasi fungsi intelijen diharapkan dapat mencegah konflik.

Ia pun mengingatkan agar Bhabinkantibmas jangan sampai condong ke salah satu kubu, melainkan proaktif mensosialisasikan pesan damai dalam berbagai kesempatan, di pertemuan warga, saat ibadah sholat Subuh ataupun momentum lainnya.

“Dengan kemampuan komunikasi yang baik, kita berharap Bhabinkantibmas mampu menyadarkan masyarakat akan bahaya perpecahan. Demikian pula fungsi intelijen diharapkan mampu mendeteksi potensi konflik sebelum bergolak di masyarakat. Dengan cara ini api akan dipadamkan sebelum membesar,” tuturnya.

Sahroni juga menekankan instansi-instansi berwenang untuk mencermati maraknya hoaks di media sosial (medsos) jelang Pemilu 2019. Merujuk temuan Polri, jumlah rata-rata hoaks dalam sehari mencapai 3.500 dan diprediksi bakal meningkat seiring makin dekatnya pemilu legislatif dan pemilihan presiden secara serentak pada April tahun depan.

Terkait pengamanan Pemilu 2019, Kapolda Banten Brigjen Teddy Minahasa Putra menuturkan pihaknya telah memetakan sebanyak 3.958 TPS (Tempat Pemungutan Suara) masuk dalam kategori rawan satu di wilayah Banten pada Pemilu 2019 nanti. Di samping itu, Polda Banten tukas Teddy juga memetakan sebanyak 1.022 TPS di 8 kabupaten/kota Banten yang masuk kategori rawan dua.

Guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya gesekan di titik-titik rawan tersebut, Teddy memastikan Polda Banten mengerahkan 2/3 personel untuk pengamanan atau sebanyak 4.706 anggota Polda Banten. Penambahan kekuatan pengamanan dengan melibatkan personel TNI akan disesuaikan jelang hari pencoblosan. Selain TPS, pengamanan diyakinkannua juga akan dilakukan di objek-objek vital dan strategis. (Rafael Sebayang)