Mutualisme PDIP-Golkar Menuju Pilkada 2018

JAKARTA – Muatan politik menuju Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2018 semakin kuat. Tahun ini, politik di Indonesia diselimuti dengan Munaslub Partai Golongan Karya (Golkar) sebagai awal menuju pesta demokrasi di 171 daerah.

Siapa sangka, manuver Partai Golkar dalam mencari pengganti Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto memengaruhi gejolak partai lain, salah satunya adalah PDIP. Sebuah foto berisi gambar calon Ketua Umum (Caketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto bersama Presiden Joko Widodo, sekaligus Wapres Jusuf Kalla, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dan Sekretaris Jendral (Sekjen) Hasto Kristiyanto viral di dunia maya.

Pertanyaan besar bagi PDIP kenapa sampai mengamini pertemuan dengan Caketum Golkar, yang juga merupakan Menteri Perindustrian dalam Kabinet Kerja tersebut. Atas anggapan itu, sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku pertemuan itu bukanlah lobi-lobi politik.

“Dia (Airlangga) kan, sama-sama di (Universitas) Gajah Mada. Sama-sama di fakultas teknik, dan dia adalah Ketua Senat sebelum saya,” kata Hasto saat dikonfirmasi Validnews usai pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PDIP di ICE World, Serpong, Banten, Minggu (17/12) malam.

Airlangga diketahui dua kali menemui Jokowi. Terbaru, Airlangga menemui Jokowi sebagai kader PDIP, lantaran pertemuan itu terjadi pada hari pertama Rakornas PDIP berlangsung, Sabtu (16/12).

Sebelumnya, dua minggu lalu (30/11), Airlangga Hartarto yang tak lain adalah telah melakukan pertemuan politik perdana menghadap Presiden Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat. Bahkan, pendukung Airlangga, yakni 30 DPD I Partai Golkar juga menemui Jokowi.

Pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar pada 19-20 Desember 2017 pun, diakui Airlangga, yang sudah terpilih sebagai Ketua Umum Golkar berdasarkan hasil Rapat Pleno Golkar di DPP Partai Golkar, pada Rabu (13/12) malam, juga akan dihadiri Presiden Jokowi.

Tetapi, saat ditanyai adanya keterlibatan PDIP terhadap pemilihan Airlangga sebagai Caketum Golkar, Hasto sebagai Sekjen PDIP membantah keras.

“PDI Perjuangan tidak mencampuri rumah tangga partai lain, karena pengalaman kami selama Orde Baru, betapa sakitnya proses intervensi itu. Jadi, kami hormati proses demokrasi di Partai Golkar,” kata dia.

Hasto mengaku, jika terdapat dukungan PDIP terhadap Golkar, hal itu lantaran parpol tersebut merupakan bukan oposisi pemerintah. Golkar berada dalam Kabinet Kerja. Selama parpol mendukung pemerintah, lanjut Hasto, sedapat mungkin dukungan positif akan datang dari PDIP.

Di sisi lain, Hasto menyebutkan DPP PDIP menyambut gembira lantaran yakin sejak awal tidak ada keterlibatan kader-kader PDIP, khususnya Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, terhadap kasus korupsi. Hingga hari ini, penetapan dukungan PDIP untuk paslon Pilgub Jawa Tengah belum dilakukan. Namun dia mengaku dinamika politik Golkar cukup memengaruhi langkah PDIP.

Mengenai hilangnya nama Ganjar dan Menkumham Yasonna Laoly dari surat tuntutan Jaksa penuntut umum (JPU) pada sidang kasus korupsi e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto, Hasto mengingatkan asas praduga tak bersalah harus dikedepankan.

“Tanya KPK dong, jangan tanya saya. Itu kan sebuah proses persidangan, segala sesuatunya harus dengan bukti, segala sesuatunya harus dengan prinsip keadilan, sehingga proses hukum itu asas praduga tak bersalah,” kata Hasto. (Denisa Tristianty)