09 Februari 2021
16:20 WIB
JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin mengatakan, jumlah kasus konfirmasi positif covid-19 di Indonesia kemungkinan akan meningkat ke depannya. DPR diminta untuk bantu menenangkan masyarakat agar tidak panik ketika hal tersebut terjadi.
"Saya bilang ke Presiden Joko Widodo, dan saya juga ingin meng-update di forum (Rapat Kerja) yang terhormat ini, bapak ibu tidak usah panik," ungkap Budi saat Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR, Selasa (9/2).
Budi menjelaskan, kenaikan jumlah kasus itu lantaran perbaikan strategi pelacakan (tracing) orang-orang kontak dekat dari kasus aktif covid-19. Nantinya jumlah kontak dekat yang dilacak antara 15 sampai 30 orang sesuai standar World Health Organization (WHO).
Menurut Budi, strategi ini akan lebih baik karena menggambarkan kondisi riil penularan di masyarakat meski angka kasusnya akan meningkat. Daripada angka kasusnya kecil tetapi jumlah penularan sebenarnya jauh lebih banyak akibat strategi tracing yang salah.
"Jadi mohon kalau misalnya nanti ternyata naik (angka kasus positif), tolong dibantu meredam kepanikan. Karena ini memang cara kita untuk bisa mengidentifikasi secara benar orang yang terkena itu ada di mana, kita bisa isolasi," kata Budi.
Berdasarkan aturan dari WHO, lanjut Budi, dibutuhkan 30 orang pelacak (tracer) per 100 ribu penduduk untuk bisa melacak 15-30 kontak erat dari setiap satu kasus aktif covid-19. Artinya, dengan penduduk sekitar 269 juta, Indonesia membutuhkan sekitar 80 ribu tracer.
Namun, Indonesia hanya memiliki sekitar 5 ribu tracer saat ini, setelah pemerintah mencoba merekrut beberapa waktu. Oleh karena itu, Babinsa dan Babinkamtibmas akan dilibatkan sebagai tracer, masing-masing disebut memiliki anggota 60-80 ribu di seluruh desa.
Budi mengaku sudah melakukan pembicaraan dengan Panglima TNI dalam rapat gabungan sekitar pukul 8 pagi tadi. Disebut bahwa Puskesmas, pemimpin komando surveilans kesehatan, mulai besok akan melatih Babinsa dan Babinkamtibmas melakukan tracing.
"Begitu ada kontak erat, kita kasih target mereka melacak 15-30 orang dalam dua minggu sebelumnya dia teridentifikasi dalam 72 jam. Begitu sudah dapat, orang-orang ini harus segera dites. Tesnya dengan antigen supaya cepat," ucap Budi.
Kemenkes akan mendistribusikan alat tes swab antigen ke puskesmas. Dia menegaskan bahwa tes swab antigen sudah diakui WHO sebagai alat testing yang bisa digunakan untuk deteksi medis. Meskipun standar emasnya tetaplah tes dengan menggunakan swab PCR.
"Swab antigen bagusnya cepat dan bisa langsung di titiknya karena kita butuh kecepatan di sini mengejar (kontak erat) agar bisa mengurangi laju penularannya. Kalau dia, kontak erat ini, positif oleh swab antigen, langsung masuk kasus positif," urainya.
Anggaran Diagnostik
Budi menuturkan anggaran Kemenkes untuk penanganan covid-19 tahun ini lebih banyak untuk persoalan di hulu, yakni Rp71 triliun dari total anggaran penanganan covid-19 Rp134,46 triliun. Terdiri dari anggaran diagnostik Rp13 triliun dan anggaran vaksin Rp58 triliun.
Anggaran diagnostik sendiri mencakup testing sebesar Rp12,56 triliun dan tracing sebesar Rp1,2 triliun. Kedua anggaran itu dihitung berdasarkan estimasi epidemiolog bahwa akan ada 1,7 juta kasus positif tahun ini, dengan 15 kontak erat dari setiap kasus positif itu.
"Dari 1,7 juta, kami kalikan 15. Karena kira-kira 15 orang yang akan kena. Memang angkanya kami masih gelondongan untuk masukan ke Kementerian Keuangan. Kami asumsikan angka yang besarnya sekitar 25 jutaan ini kemudian dikalikan Rp500 ribu," ujar dia.
Besaran Rp500 ribu merupakan biaya kasar untuk tes swab dan antigen. Angka ini akan direvisi lebih detail lagi mengingat biaya untuk tes swab dan antigen berbeda, di mana tes swab rata-rata sekitar Rp900 ribu, sementara tes antigen sekitar Rp100 ribu.
"Untuk testing ini anggarannya sebagian besar adalah pembelian antigen. Jadi ini yang nanti akan kami beli, kemudian didistribusikan ke seluruh puskesmas. Sedangkan transfer daerah anggarannya lebih banyak anggaran insentif yang akan diberikan ke para tracer," katanya. (Wandha Nur Hidayat)