Kondom Gratis Tak Disukai Di NTB

MATARAM-Pembagian alat kontrasepsi kondom secara gratis kepada warga Nusa Tenggara Barat tak mendapat sambutan hangat. Stok untuk kebutuhan pasangan subur yang disediakan dalam jumlah relatif banyak, tak berkurang banyak.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wilayah Nusa Tenggara Barat Lalu Makripuddin mengatakan warga NTB lebih senang membeli merk kondom terkenal. Karena ini, kemudian stok kondom menumpuk di gudang, hingga kadaluwarsa. BKKBN setempat kemudian terpaksa memusnahkannya.

"Sebetulnya bukan peminatnya yang sedikit. Tapi pasangan usia subur masih enggan yang gratis. Mungkin mereka lebih senang membeli merek terkenal di supermarket," kata Makripuddin di Mataram, Kamis (26/10).

Selama ini, BKKBN NTB mendistribusikan alat kontrasepsi tersebut melalui Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana (OPD-KB) yang ada di kabupaten/kota, untuk kemudian disalurkan kembali ke fasilitas kesehatan, seperti puskesmas. Namun,   karena kurangnya peminat dari pasangan usia subur yang menjadi sasaran Program KB menyebabkan stok kondom gratis dengan kualitas sesuai Standar Nasional Indonesia tersebut menumpuk di gudang OPD-KB.

Daluwarsa dan Dicatat
Dari yang terbeber, ternyata penjualan kondom di pasaran, termasuk mini market, tetaplah banyak. Didapati, bahwa warga berusia subur enggan memanfaatkan kondom gratis yang disediakan pemerintah sebagai salah satu alat kontrasepsi mengatur kelahiran penduduk.

"Tidak ada yang minta makanya menumpuk. Bahkan, kami pernah melakukan pemusnahan dalam jumlah relatif banyak karena kondom tersebut sudah kedaluwarsa," ujarnya, seperti dilansir Antara.

Ia mengatakan upaya menyebarluaskan alat kontrasepsi untuk pasangan usia subur tersebut juga sudah dilakukan dengan cara menyediakan "ATM Kondom". Namun, ini juga mendapat penolakan dari masyarakat.

"Waktu itu ada aspirasi masyarakat menolak. Jadinya kami hentikan, dan memilih mendistribusikan ke kabupaten/kota secara tertutup," bebernya.

Pemerintah menyediakan kondom gratis sebagai salah satu alat kontrasepsi bagi pasangan usia subur yang tidak mau menggunakan alat kontrasepsi lainnya, seperti pil KB atau spiral.

Sasaran RPJMN
Warga yang berhak memperoleh kondom gratis melalui fasilitas kesehatan adalah pasangan suami/istri. Para petugas kesehatan di puskesmas dilarang keras memberikan kepada orang yang masih tergolong bawah umur. Mereka yang  meminta kondom gratis, juga dicatat oleh petugas di fasilitas kesehatan sebagai peserta KB. Demikian, alat kontrasepsi itu tak sembarang diberikan.

Penyediaan kondom, adalah bagian dari upaya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)  kembali menggalakkan keluarga berencana. Hingga September 2017 telah membangun sebanyak 1.200 kampung keluarga berencana di seluruh kota/kabupaten di Indonesia.

Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty, beberapa waktu lalu, mengatakan, pada 2016, kata dia, BKKBN bekerja sama dengan pemerintah kota/kabupaten sudah berhasil membangun satu kampung KB di setiap kabupaten/kota.

"Mulai awal 2017 dibangun di setiap kecamatan masing-masing satu kampung KB. Hingga saat ini pembangunan di setiap kecamatan masih terus dilakukan," kata dia.

Kampung KB adalah program Presiden Joko Widodo untuk mengembalikan geliat program KB yang sempat menurun pascareformasi.

Upaya menggalakkan KB juga berdasar Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007 dan 2012 yang menunjukkan stagnasi program KB dilihat dari beberapa indikator capaian. Indikator capaian tersebut, antara lain angka kelahiran rata-rata tetap berada pada level 2,6, angka pengguna kontrasepsi masih berkisar 57 persen dengan dominasi penggunaan KB jangka pendek, angka "unmet need" masih tinggi sebesar 8,5, dan fertilitas remaja (ASFR 15-19) masih tinggi, yakni 48 kelahiran per 1.000 wanita.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, BKKBN melakukan terobosan agar program KB tidak hanya dimaknai sebagai pembatasan kelahiran, tetapi juga untuk mendukung pembangunan kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Program pemerintah  ini masuk dalam sasaran RPJMN, yang diantaranya; angka kelahiran total 2,33, pemakaian kontrasepsi modern sebesar 60,9 persen, kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi sebesar 10,26 persen, peserta KB aktif 21,7 persen dan tingkat putus pakai kontrasepsi 25,3 persen. (Rikando Somba)