Selamat

Rabu, 12 Mei 2021

KESRA

12 Maret 2021|09:09 WIB

KLHK: Pemulihan Pasca Banjir Kalsel Ditangani Bersama

Anggaran di KLHK capai puluhan miliar. Dilakukan enam direktorat jenderal KLHK
Image Foto udara kondisi Pasar Hantakan pascabanjir bandang di Desa Alat, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Rabu (20/1/2021). Banjir bandang yang terjadi pada Rabu (13/1) malam tersebut mengakibatkan sejumlah fasilitas umum dan jalan rusak parah serta sembilan orang dinyatakan meninggal dunia dan enam orang lainnya hilang. ANTARAFOTO/Muhammad Nova/Bay

JAKARTA – Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHL) Alue Dohong memastikan, penanganan pasca banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel) dilakukan secara terintegrasi.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (11/3), dikatakan penanganan usai banjir di Kalsel tidak hanya sektoral di KLHK saja, melainkan kerja kolaboratif antara kementerian/lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, termasuk pihak swasta.

"Dari sisi KLHK, ada beberapa aspek perencanaan yang diharapkan bisa menjadi solusi dalam penyelesaian permasalahan sekaligus penanganannya, di antaranya aspek perencanaan, rekayasa teknis/engineering, vegetatif, sosial, regulasi, serta penegakan hukum," ujar Alue seperti dikutip dari Antara.

Wamen KLHK sampaikan, ada enam direktorat jenderal KLHK yang terlibat langsung dalam penanganan usai banjir di Kalsel. Mereka akan bergerak untuk pemulihan jangka pendek.

Keenam direktorat jenderal itu yakni Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung, Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Ditjen Pengelolaan Sampah Limbah dan B3, serta Ditjen Penegakan Hukum LHK.

"Tahun ini ada kurang lebih 24 kegiatan dengan total anggaran dari APBN kurang lebih Rp83,37 miliar, yang akan dilaksanakan oleh enam Ditjen tadi," ujarnya.

Dia merinci, Dirjen PDASHL dengan anggaran Rp36 miliar. Kemudian, Dirjen PTKL Rp3,4 miliar; Dirjen PPKL Rp1,5 miliar; Dirjen Penegakan Hukum Rp1,8 miliar; Dirjen PSKL Rp3,08 miliar; dan Dirjen Pengelolaan Sampah sebesar Rp36,7 miliar.

Di sisi keterlibatan swasta, perusahaan pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan mempunyai kewajiban untuk merehabilitasi daerah aliran sungai (DAS). Selain itu, ada kewajiban rehabilitasi oleh pemegang izin perkebunan. Kurang lebih ada Rp556 miliar dalam rangka pemulihan jangka pendek yang dilakukan oleh dunia usaha tahun ini.

"Jadi kewajiban mereka itu merehabilitasi DAS (daerah aliran sungai) Barito yang meliputi Kalsel dan Kalteng. Tahun ini, kita fokuskan mereka merehabilitasi DAS yang ada di Kalsel," sambung Wamen KLHK.

Sementara itu, Pejabat Gubernur Kalsel, Safrizal ZA mengatakan pemprov fokus melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Untuk jangka pendek tengah dilakukan perbaikan sarana prasarana seperti jembatan dan akses jalan yang sempat terputus.

"Kami mohon dukungan KLHK terhadap rencana strategis di Kalsel di antaranya pemulihan DTA (daerah tampung air) Riam Kiwa, pembangunan bendungan Pancur Hanau, dan usulan penetapan Kawasan Hidrologis Gambut di Kalsel," kata Safrizal. (Leo Wisnu Susapto)

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

TERPOPULER