Duet Prabowo-AHY Diyakini Menarik

JAKARTA – Pendiri Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan pendiri Partai Gerindra Prabowo Subianto bakal bertemu malam ini di kediaman SBY, Cikeas, Jawa Barat. Diyakini, dua tokoh ini akan membicarakan masalah Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

Pembicaraan mengenai Pilpres 2019 ini memang dilatarbelakangi oleh pengesahan Undang-undang (UU) Pemilhan Umum (Pemilu) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beberapa waktu lalu yang menyebut atas pencalonan Presiden (presidential threshold) sebesar 20 persen kursi atau 25 persen suara nasional.

Atas alasan inilah dua tokoh dari fraksi yang melakukan walk out itu bertemu untuk membicarakan posisi partai di Pilpres 2019 lebih lanjut.

Kepada Validnews, di Jakarta, Kamis (27/7) Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Adjie Alfaraby mengatakan, UU Pemilu mendorong kesadaran politik SBY dan Prabowo. Sebab, mereka memiliki kepentingan yang sama untuk memuluskan langkahnya di Pilpres 2019.

Apalagi kata Adjie, mereka harus bersiap sedini mungkin lantaran popularitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) meningkat secara drastis berdasarkan kinerjanya. Wajar bila lawan politiknya lebih cepat berhitung dan lebih cepat mempersiapkan diri.

“Saya lihat bergabungnya dua tokoh ini yang cukup kuat yaitu SBY dan Prabowo akan membuat Pilpres menarik. Terlepas calonnya dari Prabowo atau siapa pun,” jelasnya.

Tak dapat dipungkiri Ketua Umum Gerindra Prabowo akan kembali menjadi penantang serius bagi Presiden Jokowi. Sedangkan Demokrat, Adjie menambahkan, berkeinginan untuk mengajukan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Meski mengaku terlalu dini memetakan kekuatan calon dari kedua partai ini, namun hal lain yang membuat menarik karena Prabowo dan AHY memiliki segmen pemilih terpisah. Apalagi secara karakteristik Prabowo dan AHY memiliki kesamaan karena sama-sama berlatar belakang militer.

“Situasi di Pilpres 2019 masih mungkin berubah.  Ya, minimal dua calon yang akan muncul nanti kalau koalisi pemerintahan solid mengusung Jokowi berarti akan muncul koalisi Demokrat dan Gerindra sehingga memungkinkan tokoh alternatif,” ungkapnya.

Di sisi lain, uji materi terhadap UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) juga akan menentukan peta politik untuk Pilpres 2019. Bila gugatan di MK diterima, maka akan memunculkan banyak Capres dan Cawapres pada 2019 sebab ambang batas presiden 0 persen. Namun, jika gugatan tersebut ditolak akan memunculkan dua hingga tiga capres dan cawapres karena presidential threshold sebesar 20 persen kursi atau 25 persen.

“Polaritas lama terulang antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) kembali menggeliat. KIH diketuai oleh PDIP porosnya, Hanura, Nasdem, Golkar, PKB, dan PPP. Satu sisi penantangnya KMP, Gerindra, Demokrat, PAN, PKS mungkin saja ini yang akan terbentuk,” kata Pengamat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago, kepada Validnews, Kamis (27/7).

Masalah kecocokan antara Prabowo dan AHY akan dinilai oleh partai koalisi mereka sendiri, Pengajuan pasagan ini tidaklah mudah lantaran tiap parpol ingin mengajukan calonnya untuk Pilpres 2019 mendatang.

“Mungkin saja Jokowi akan berpasangan dengan Gotot,  Prabowo dengan AHY. Tapikan tidak semudah itu juga. Jadi pembahasannya apakah nanti deadlock, bagaiamana menyusun capres dan cawapres,” tambah Pangi.

Pangi mengungkapkan, pertemuan dua tokoh ini perlu dihormati karena merupakan sejarah yang istimewa. Ia berharap, SBY dan Prabowo tidak hanay membahas mengenai elektoral Pilpres 2019.   

“Mereka akan membahas situasi kebangsaan kompleksitas persoalan kebangsaan yang bisa diselsaikan dan dicarikan solusinyaa. Presiden Jokowi mengapresiasi pertemuan itu, untuk kepentingan nasional,

kepentingan bangsa jauh lebih diutamakan,” imbuhnya.

Selalu Dinamis

Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani membenarkan rencana pertemuan yang akan digelar di kediaman SBY ini. Dalam keadaan ini, pertemuan SBY dan Prabowo bisa saja dikaitkan dengan banyak agenda politik seperti Pilpres 2019 yang mulai menghangat.

“Ya mungkin saja dibicarakan (koalisi.red). Apalagi kan suasananya baru menyelesaikan UU Pemilu. Sehingga kalau keduanya membicarakan itu saya kira sebagai suatu kemungkinan,” kata Muzani, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/7).

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan, pertemuan ini untuk meminta pandangan mengenai banyak hal. Tetapi, sah-sah saja bila Prabowo ingin berkoalisi dengan Demokrat.

Dinamika politik, jelas Agus, selalu dinamis. Saat ini setiap parpol harus berkoalisi untuk mengusung Calon Presiden (Capres) untuk memenuhi ambang batas parpol atau gabungan parpol mengajukan capres. Koalisi antara Demokrat dan Gerindra maka terpenuhilah syarat ambang batas parpol atau habungan parpol mengajukan capres yakni 20 persen.

“Sesuatu hal yang sah saja? tentunya hal-hal terbaik kami serahkan kepada beliau berdua,” ungkapnya seperti yang dikutip dari Antara.

Saat ini, tutur Agus, Prabowo memiliki keinginan mencalonkan diri menjadi presiden, sementara Demokrat menyiapkan pemimpin masa depan. Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Demokrat di Lombok, memutuskan akan mendorong kadernya menjadi capres ataupun calon wakil presiden.

“Kami melihat yang ada sekarang ini dari kader Demokrat seluruh Indonesia yang rata-rata anak muda, menginginkan mas AHY menjadi pemimpin masa depan,” ungkap Agus.

Agus menjelaskan, seluruh keputusan Demokrat termasuk menentukan capres dan cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat. (James Manullang/Mg-Muhammad Fauzi)