Darurat Di Laut, Nelayan Bisa Tekan 'Panic Button'

CIREBON – Nelayan yang mengalami kecelakaan di laut, atau tersesat kala mencari ikan di perairan, kini punya kemudahan untuk mendapatkan pertolongan. Dalam kondisi darurat, mereka bisa meminta pertolongan Direktorat Polairud Polda Jawa Barat dengan hanya memencet tombol ‘panic button’. Nah, tombol ini ada di aplikasi kedaruratan yang sengaja ditujukan bagi para nelayan, upaya memudahkan laporan saat terjadi kecelakaan kerja di laut.

Aplikasi "Polisi Sahabat Nelayan" nantinya akan terkoneksi langsung dengan Smart Command Center yang terdapat di Mako Ditpolairud Polda Jabar. Selain terdapat menu panic button juga ada informasi terkait cuaca sebagai panduan bagi nelayan yang akan melaut dan ini diharapkan dapat mempermudah mereka.

"Kita segera buat aplikasi yang diperuntukkan bagi para nelayan, di mana salah satu menunya terdapat tombol panic button untuk nelayan ketika ada kecelakaan kerja," kata Direktur Polairud Polda Jabar Kombes Pol Widi Handoko di Cirebon, Senin (30/12).

Widi Handoko menjelaskan, dengan adanya aplikasi tersebut, ketika terjadi kecelakaan kerja terhadap nelayan, Polairud sesegera mungkin melakukan penanganan dan upaya pencarian.

"Aplikasi itu juga berfungsi untuk pengawasan dan pengendalian personel di lapangan," ujarnya.

Widi menambahkan dalam Smart Command Center yang dimiliki Ditpolair juga terdapat program drone SAR. Di mana jika ada kegiatan SAR, petugas tidak perlu berputar-putar menggunakan perahu dalam melaksanakan tugas. Drone SAR terkoneksi dengan Command Center Ditpolairud Polda Jabar sehingga dapat dipantau langsung dan lebih tepat sasaran.

"Bisa dimonitor langsung dan view pencitraan drone SAR itu membantu petugas di lapangan," katanya, dikutip dari Antara.

Peningkatan Patroli
Di wilayah berbeda, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kupang berupaya meningkatkan patroli pengamanan wilayah laut di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2020. Peningkatan dimanifestasikan dengan alokasi kegiatan patroli sebanyak 150 hari.

Mubarak menyebutkan, salah satu fokus utama patroli pengamanan untuk menertibkan rumpon-rumpon ilegal yang dipasang oknum-oknum nelayan di wilayah perairan setempat. Penertiban rumpon, lanjutnya, sebelumnya juga telah dilakukan dalam beberapa kegiatan patroli dalam 2019 dengan dukungan KM Orca 04.

“Kegiatan patroli pengamanan laut di 2019 kami lakukan sebanyak 60 hari, sementara pada 2020 mendatang akan meningkat menjadi 150 hari,” kata Kepala Stasiun PSDKP Kupang, Mubarak, di Kupang, Senin.

Kegiatan patroli akan dilakukan dengan dukungan fasilitas perahu cepat dari Stasiun PSDKP Kupang, KM Napoleon 054, maupun kapal patroli dari instansi terkait di daerah lainnya melalui patroli gabungan.

Ke depan, lanjut Mubarak, pihaknya akan meminta dukungan pimpinan di tingkat Pusat untuk mengerahkan Kapal Pengawas Perikanan KM Orca 04 untuk membantu patroli pengamanan laut di provinsi setempat.

Selain itu, dalam patroli gabungan terintegrasi Ausindon (Australia-Indonesia) Gannet 19-2 juga menertibkan sebanyak lima rumpon. Di sisi lain, praktik penangkapan ikan secara ilegal tetap menjadi fokus utama pihaknya untuk ditangani.

“Tidak hanya soal rumpon, tapi praktik ilegal lain seperti bom ikan, potasium, termasuk kelengkapan dokumen kapal nelayan menjadi fokus penanganan dalam kegiatan patroli,” katanya.

Dari kegiatan patroli ini,  diharap praktik penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan provinsi berbasiskan kepulauan itu.(Rikando Somba)