Buku Pelajaran SMA Cantumkan Situs Porno

JAKARTA – Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) menerima laporan dari guru di daerah Jawa Barat mengenai adanya tautan situs porno di dalam Buku Pelajaran Sosiologi SMA Kelas XII.

Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim, dalam keterangan tertulis perhimpunan yang diterima di Jakarta, Kamis (11/2) menuliskan, tautan situs yang bermuatan pornografi ditemukan dalam materi di buku sosiologi yang membahas tentang pemberdayaan masyarakat Kampung Naga di Jawa Barat.

"Sampai pernyataan resmi ini dibuat, P2G masih menemukan bahwa situs yang ditautkan di dalam buku resmi siswa tersebut masih ada berisikan konten porno," kata Satriwan seperti dikutip dari Antara.

Ia mengatakan bahwa P2G khawatir siswa akan membuka tautan situs yang memuat konten porno jika buku pelajaran sosiologi itu masih digunakan. "Itu sangat berbahaya bagi pendidikan dan moral anak bangsa," lanjut dia.

P2G menduga buku pelajaran yang memuat tautan situs porno tersebut tidak hanya tersebar dan digunakan di wilayah Jawa Barat saja. Kemungkinan juga digunakan di daerah lain karena buku itu dijual bebas.

"Peristiwa seperti ini sebenarnya sudah beberapa kali terjadi, yaitu fakta bahwa dalam buku pelajaran siswa/guru terdapat konten yang tidak mendidik sama sekali bahkan merusak pendidikan anak bangsa," kata Satriwan.

P2G meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk menarik buku Sosiologi Kelas XII yang sudah beredar dan digunakan sebagai pendukung pembelajaran siswa.

"Jika sulit dilakukan, P2G meminta Mas Menteri berkoordinasi dengan Kemenkominfo agar segera memblokir situs tersebut. Sebab, hingga rilis pernyataan resmi ini dibuat, situs tersebut masih eksis dan belum diblokir," kata Satriwan.

P2G menyatakan semestinya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berhati-hati dalam membuat buku pelajaran sekolah. Serta lebih ketat mengawasi konten buku yang digunakan oleh siswa dan guru.

Kemendikbud, menurut P2G, bisa berkoordinasi dan berkomunikasi intensif dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kota/Kabupaten untuk mengawasi dan memantau penggunaan buku-buku pelajaran sekolah.

Ia mengatakan sebenarnya Kemendikbud sudah menyediakan e-book berisi materi pelajaran. "Tapi kami menilai penggunaan buku/e-book pelajaran sekolah yang dicetak resmi oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud belum optimal. Kemendikbud terkesan setengah hati mengoptimalkan peran Puskurbuk," lanjut Satriwan.

Guna mencegah penggunaan buku pelajaran yang memuat konten negatif, P2G juga meminta para guru dan kepala sekolah lebih selektif memutuskan penggunaan buku-buku pelajaran siswa di sekolah.

Para orang tua, menurut Satriwan, juga harus peduli dan selektif dalam membeli buku pelajaran untuk anaknya serta mengecek isi buku yang digunakan anak untuk belajar.

Satriwan mengemukakan Mendikbud Nadiem belum merespons temuan P2G ini. "Berbeda perlakuannya dengan kasus jilbab di Padang yang responsnya sangat sigap. Padahal konten pornografi seperti di buku pelajaran jelas-jelas akan merusak pendidikan dan moral anak bangsa," kata dia. (Leo Wisnu Susapto)