Budayawan Sebut Pemda DKI Arogan

JAKARTA – Komisi X DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum Seniman Peduli Taman Ismail Marzuki (TIM) di Gedung DPR/MPR, Jakarta, pada Senin (17/2). Rapat membahas persoalan revitalisasi TIM yang dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta, melalui PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Budayawan Radhar Panca Dahana mengatakan, tindakan Pemda DKI tersebut merupakan bentuk arogansi kekuasaan. Disebutkan, hal tersebut bukan hanya menghina kebudayaan, tetapi juga membunuh kebudayaan. Revitalisasi TIM dinilai cenderung hanya bersifat mengejar keuntungan komersial, salah satunya dengan membangun hotel.

"Jadi apa yang dihancurkan oleh Jakpro, gedung-gedung itu, sebenarnya yang dihancurkan bukan hanya fisik atau materi saja. Tetapi juga jiwa dari seniman dan budayawannya. Karena dua tahun mereka akan menganggur, padahal selama ini detik demi detik mereka hidup di situ, berproses, berdiksusi, berkolaborasi, menciptakan karya, mentas, manggung, pameran," jelas Radhar.

Selama ini, menurut Radhar, Pemda DKI tidak pernah mengajak bicara pemangku kepentingan dari TIM terkait revitalisasi tersebut. Padahal seniman maupun kebudayaan yang ada di sana merupakan pihak utama terkait revitalisasi TIM.

Dia mengatakan, Pemda DKI melalui Pergub DKI Nomor 63 Tahun 2019 memberi wewenang kepada PT Jakpro untuk mengelola TIM selama 28 tahun. Dikhawatirkan, apa yang dilakukan Pemda DKI terhadap TIM akan menjadi referensi atau model bagi pemda lainnya dalam memperlakukan kesenian dan kebudayaan.

"Dia baru jadi gubernur kemarin, ini kami jadi seniman sudah 50 tahun kok enggak dianggap. Ini arogansi yang sangat luar biasa. Kami sedih sekali kok ada pemangku kepentingan yang utama namanya pemerintah itu bertindak seperti itu," ucap Radhar.

Lebih lanjut, Radhar mengungkapkan Pemda DKI juga selama ini memiliki pandangan keliru dengan menyebut TIM sebagai beban APBD karena bukan investasi penting. Ini menjadi salah satu alasan menyerahkan pengelolaan TIM kepada PT Jakpro.

"Kita ini investasi imateriel. Investasi imateriel adalah untuk membangun manusianya, operatornya, yang nanti akan mengembangkan, menggunakan, materielnya itu. Dia enggak menganggap, ini kan sisi mata uang yang sama. Bukan enggak dianggap lagi, tapi dihina bahkan dibunuh oleh pemerintah," ujarnya.

Menurut dia, para seniman dan budayawan serta semua pemangku kepentingan di TIM sudah berulang kali bicara dengan bawahan Gubernur DKI, deputi  PT Jakpro, dan DPRD DKI Jakarta. Mereka meminta duduk bersama untuk membicarakan revitalisasi TIM.

"Tetapi gubernur budek, enggak mau dengar. Kita cuma bilang, Ayo kita ngomong, apa susahnya ngomong. Apa yang terjadi karena budeknya itu tiba-tiba dibedengi semua, TIM itu kita enggak boleh masuk, sedangkan di dalam dia menghancurkan semua yang selama ini menjadi rumah ibadah kesenian," kata Radhar.

Dia berharap Komisi X dapat mengambil tindakan nyata untuk menghentikan sementara revitalisasi TIM sampai semua pihak berbicara bersama. Jika Pemda DKI Jakarta tetap menganggap TIM sebagai beban APBD, dia meminta agar dilepaskan saja agar dapat dikelola sendiri. (Wandha Nur Hidayat)