508 Mal Pelayanan Publik Ditarget Rampung Dibangun 2024

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menargetkan sebanyak 508 mal pelayanan publik (MPP) selesai dibangun pada tahun 2024. Pembangunan MPP untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas dengan mudah, cepat, murah, dan transparan.

"MPP itu merupakan semacam pelayanan pemerintah kepada masyarakat itu satu atap supaya dengan cepat, mudah, murah tidak berbelit-belit, dan menghindari kemungkinan terjadinya pungli dan lain sebagainya. Dengan adanya MPP pelayanan publik bisa dilakukan dengan baik," kata Wapres di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Jakarta, seperti dilansir Antara, Selasa (28/6).

Wapres menyampaikan hal itu saat memberikan sambutan pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Percepatan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

Sampai Juni 2022 jumlah MPP yang telah diresmikan berjumlah 57 MPP. Selain itu, penyelenggaraan MPP saat ini masih terpusat di Pulau Jawa, dengan jumlah 34 atau 60% dari 57 MPP yang telah ada.

"Padahal target kita di 2024 itu sudah harus 100%. Oleh karena itu, ada langkah percepatan untuk mengejar dari 59 ke 508 MPP, untuk mendorong masing-masing pemerintah daerah maupun kementerian punya komitmen sama untuk mempercepat MPP. MPP ini menunjukkan kehadiran pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan publik," tambahnya.

Ma'ruf menyebut komitmen masing-masing kepala daerah maupun kementerian menjadi kunci untuk percepatan pendirian MPP tersebut.

"Tentu (ada) masalah anggaran karena itu kita minta anggaran ini juga jadi prioritas. Ini komitmen-komitmen yang bersifat teknis karena baru itu mencari model yang sesuai atau yang tepat sehingga mereka perlu melakukan kunjungan ke berbagai daerah yang sudah membangun mal publik. Saya kira tidak ada hal-hal yang menghambat. Karena itu kita yakin pada tahun 2024 sudah selesai," ucapnya.

Menurut Wapres, masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang praktis dan sederhana dalam mengurus administrasi, seperti akta kelahiran, pelayanan kesehatan, pendidikan, pajak, hingga urusan kematian.

"Pengurusan akta kelahiran, pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, pajak, hingga surat kematian harus dapat diakses oleh masyarakat secara praktis dan sederhana," kata Wapres.

Urgensi pembangunan MPP, menurut Wapres, untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik serta meningkatkan investasi di daerah setempat.

"Pemerintah bertanggung jawab penuh dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas kepada warga negara, sejak kelahirannya sampai kematiannya. Pengurusan akta kelahiran, pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, pajak, hingga surat kematian, harus dapat diakses oleh masyarakat secara praktis dan sederhana," terang Wapres.

Wapres turut memberikan apresiasi kepada daerah-daerah yang sedang mengupayakan adanya MPP maupun yang telah memiliki MPP di daerahnya.

Turut hadir di antaranya Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi ad interim Mahfud MD, Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, KapolriJenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo, Direktur Utama PT Taspen (Persero) A.N.S. Kosasih, serta Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo.