Selamat

Kamis, 05 Agustus 2021

21 Juli 2021|12:34 WIB

18 Pegawai KPK Setuju Ikut Pendidikan Bela Negara

Mereka bagian dari 24 pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Penulis: Herry Supriyatna,

Editor: Leo Wisnu Susapto

ImagePegawai KPK saat jam pulang kerja. ANTARAFOTO/Indrianto Eko Suwarso

JAKARTA – Sebanyak 18 dari 24 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) sebelumnya, bersedia menandatangani formulir kesediaan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan bagi pegawai KPK yang akan diangkat menjadi ASN bersama Kementerian Pertahanan Kemenhan).

KPK bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan bagi pegawai KPK yang akan diangkat menjadi ASN tersebut.

"Dari 18 pegawai yang bersedia, 16 orang akan mengikutinya secara langsung, sedangkan dua pegawai yang masih menjalani isolasi mandiri covid-19 akan mengikutinya secara daring," kata Sekjen KPK Cahya H Harefa kepada wartawan, Rabu (21/7)

Cahya menjelaskan, pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan bagi pegawai KPK yang akan diangkat menjadi ASN akan digelar di Universitas Pertahanan Sentul, Bogor mulai 22 Juli hingga 30 Agustus 2021.

Adapun, materi pendidikan dan pelatihan bela begara dan wawasan kebangsaan bagi pegawai KPK yang akan diangkat menjadi ASN meliputi studi dasar, inti, dan pendukung.

Juga materi tentang studi dasar mencakup wawasan kebangsaan (4 Konsensus Dasar Negara), Sishankamrata, kepemimpinan berwawasan bela negara, serta pencegahan dan penanggulangan terorisme/radikalisme dan konflik sosial.

Studi inti yaitu mengembangkan nilai-nilai dan keterampilan dasar bela negara. Sementara, studi pendukung antara lain pelaksanaan upacara pembukaan dan penutupan, muatan lokal (KPK), serta bimbingan dan pengasuhan

"KPK berharap melalui diklat ini dapat menciptakan dan menumbuhkembangkan kesadaran bela negara serta wawasan kebangsaan bagi Insan KPK dalam menjalankan tugas-tugas pemberantasan korupsi," terang Sekjen KPK.

Sekitar 24 dari 75 pegawai yang dianggap tidak lulus TWK sebelumnya, dinyatakan masih bisa dibina. KPK dan Kemenhan menyepakati kerja sama penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan bagi 24 pegawai KPK yang akan diangkat menjadi ASN.

Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama oleh Wawan Wardiana, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK dengan Mayor Jenderal TNI Dadang Herindra selaku Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemenhan.

Ketua KPK, Firli Bahuri menyatakan, pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan merupakan tindak lanjut rangkaian proses pengalihan pegawai KPK menjadi ASN. Hal itu sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Revisi Kedua UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Maka seluruh pegawai KPK harus beralih proses menjadi pegawai ASN dan tentulah harus ikut serta tunduk terhadap UU ASN. Salah satunya persyaratan mengenai wawasan kebangsaan,” ujar Firli beberapa waktu yang lalu.

 

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA