22 Februari 2019
15:21 WIB
Editor: Agung Muhammad Fatwa
PAMEKASAN - Jumlah buta huruf di Pamekasan menurun pada kurun tahun 2017-2018. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal dan Informal pada Dinas Pendidikan (Disdik) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan Sujud mengatakan, pada tahun 2018 jumlah buta huruf di wilayahnya mencapai 16 ribu jiwa. Sedangkan pada tahun 2017 mencapai 17 ribu jiwa.
"Ada penurunan sebanyak 1.000 jiwa dari kurun waktu 2017 hingga 2018," kata Sujud, dilansir Antara, Jumat (22/2).
Sujud mengatakan, pihaknya menargetkan pada tahun 2019 ini jumlah buta huruf di daerahnya mengalami penurunan 1000 jiwa atau menjadi 15 ribu jiwa. Sejauh ini, upaya untuk melakukan pemberantasan buta huruf dilakukan dengan program keaksaraan fungsional (KF).
"Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target tersebut. Target utama kami untuk mengentaskan buta huruf masih di daerah Pantura. Dan yang paling banyak ada di Kecamatan Batumarmar dan Kecamatan Pasean," ungkapnya.
Sebelumnya, sebanyak 33.326 orang di Pamekasan pada tahun 2014 masih buta huruf. Diketahui dari jumlah tersebut, sekitar 75% di antaranya masih dalam usia produktif, sedangkan 25% sisanya sudah masuk dalam kategori lanjut usia. Adapun warga Pamekasan yang terdata buta huruf itu yakni warga yang berusia 15-90 tahun, warga yang putus sekolah dan tidak sekolah.
Dari 13 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Pamekasan, jumlah warga buta huruf terbanyak di Kecamatan Batumarmar sebanyak 12.614 orang, lalu Kecamatan Pasean sebanyak 6.040 orang, dan yang ketiga ialah warga Kecamatan Waru, yakni sebanyak 5.233 orang. Sedangkan yang paling sedikit ialah Kecamatan Galis, yakni sebanyak 613 orang, lalu Kecamatan Pakong sebanyak 624 orang dan ketiga Kecamatan Pademawu sebanyak 696 orang.
Program pemberantasan buta huruf yang dimiliki oleh pemerintah melalui dinas pendidikan di Kabupaten Pamekasan ini melibatkan sekitar 40 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKPM), pondok pesantren, organisasi sosial dan organisasi keagamaan di Pamekasan, serta ibu-ibu PKK di lingkungan Pemkab Pamekasan.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Moh Sahur Abadi meminta Pemkab Pamekasan agar lebih serius dalam menekan jumlah masyarakat yang buta huruf. Dia mengaku partainya akan siap membantu pemkab jika diperlukan.
Dilansir dari laman resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebutkan, berdasarkan Data dari Badan Pusat Statistika (BPS) dan Pusat Data dan Statistik Kemendikbud menyebutkan masih ada 3.387.035 jiwa usia 15-59 tahun masyarakat yang buta huruf, atau sekitar 2,07% pada tahun 2018.
Untuk jumlah buta huruf usia 15-59 tahun di Indonesia berdasarkan provinsi masih terdapat 11 provinsi memiliki angka buta huruf di atas angka nasional. 11 provinsi tersebut yakni Papua (28,75%), NTB (7,91%), NTT (5,15%), Sulawesi Barat (4,58%), Kalimantan Barat (4,50 peren), Sulawesi Selatan (4,49%), Bali (3,57%), Jawa Timur (3,47%), Kalimantan Utara (2,90%), Sulawesi Tenggara (2,74%), dan Jawa Tengah (2,20%). (Dana Pratiwi)