Selamat

Selasa, 21 September 2021

26 Agustus 2021|20:35 WIB

Sulitnya Menggerus Cap Masalah Kesehatan Jiwa

Kultur dan minimnya edukasi membuat penanganan masalah kejiwaan masih lekat dengan stigma aib

Penulis: Dwi Herlambang, Andesta Herli Wijaya,

Editor: Satrio Wicaksono

ImagePetugas menyuntikkan vaksin COVID-19 kepada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) saat vaksinasi rumah k e rumah di Kedaung Baru, Kota Tangerang, Banten

JAKARTA – Penanganan masalah kesehatan jiwa, yang para penderitanya umum diidentifikasi sebagai orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), masih menuntut perhatian semua pihak. Potretnya masih memprihatinkan.  

Persoalan yang mengemuka masih itu-itu saja. Di antaranya adalah banyaknya penderita, terbatasnya layanan kesehatan, buruknya stigma, hingga masih suburnya praktik-praktik penanganan ODGJ yang melanggar hak asasi manusia.

Diperkirakan, ada 450 ribu ODGJ (kategori berat) di Indonesia, berdasarkan Riskesdas tahun 2018 yang disusun Balai Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Angka itu didapatkan dari hasil survei terhadap 300 ribu rumah tangga di 34 provinsi. Temuannya, ada 7 ODGJ dalam setiap seribu rumah tangga/keluarga di Indonesia.

Sebagian besar dari ODGJ memang ditangani di unit-unit layanan kesehatan rumah sakit ataupun balai-balai rehabilitasi. Namun, masih banyak pula yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan secara layak. Mulai dari penelantaran hingga pemasungan oleh pihak keluarga. Angkanya berkisar antara 10-12 ribu orang.

Ketua Persatuan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI), dr. Diah Setia Utami mengatakan, saat ini Indonesia hanya memiliki sekitar seribu psikiater atau dokter jiwa. Sebarannya pun tak merata, paling banyak di Pulau Jawa dan menyusul kemudian Sumatra.

Jumlah itu jelas sangat tidak ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan psikiater di Indonesia. Dan inilah masalah pertama dalam upaya pengentasan masalah gangguan jiwa.

"Kita masih harus ada psikiater 3 kali lipat dari yang sekarang. Sekarang ini jumlah psikiater di Indonesia sekitar 1.113 orang. Kita harusnya punya tiga ribuan psikiater. Dan jumlah psikiater itu dalam setahun hanya 20-30 orang yang lulus,” ungkap Diah kepada Validnews, Minggu (22/8).

Dampak dari masih kurangnya tenaga pelayanan kesehatan jiwa sekaligus terbatasnya akses di berbagai daerah, membuat banyak pasien tidak mendapatkan penanganan tepat. Banyak kasus, khususnya di daerah-daerah terpencil, akhirnya keluarga mencari jalan keluar sendiri. Mirisnya, pemasungan kerap menjadi solusi yang diambil terhadap anggota keluarganya yang ODGJ.

PDSKJI bersama Kemenkes telah menginisiasi upaya bersama untuk pemerataan pelayanan kesehatan jiwa di tingkat puskesmas. Caranya, melalui program pengayaan kompetensi dokter-dokter umum yang ada di puskesmas untuk menangani pasien ODGJ.

Kenapa kehadiran pelayanan kesehatan jiwa di tingkat puskesmas sangat penting? Karena di situlah pelayanan primer atau yang paling pertama diakses oleh masyarakat.

Ketika puskesmas mampu melayani pasien ODGJ, maka pasien tak lagi harus dirawat selamanya di balai rehabilitasi atau rumah sakit jiwa, yang umumnya tak mudah diakses oleh masyarakat di daerah.

"Rumah sakit jiwa yang ada, kita berharap mereka juga bisa memberikan pendampingan bagi dokter-dokter puskesmas biar bisa memberi layanan untuk pasien gangguan jiwa,” kata Diah.

Potret yang dikemukakan PDSKJI, diakui benar dan nyata oleh Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa (P2MKJ) dan Napza, Kemenkes, dr. Celestinus Eigya Munthe. Ia merinci, baru 10% dari 10 ribu lebih puskesmas yang ada di Indonesia memberikan layanan kesehatan jiwa.

"Kita akan mendorong percepatan peningkatan layanan puskesmas, kita akan mendorong semua puskesmas ini melalui dinas kesehatan, kabupaten, kota. Kita dorong supaya sinergi dengan kita dalam meningkatkan, membuka layanan kesehatan jiwanya, dan kita akan perkuat SDM-nya," kata Munthe dalam perbincangan via telepon, Selasa (24/8).

Menurutnya, upaya optimalisasi pelayanan puskesmas akan menjadi salah satu program prioritas pemerintah, setidaknya dalam waktu dekat ini. Termasuk di dalamnya peningkatan jumlah SDM pelayanan kesehatan jiwa.

Melawan Stigma
Munthe mengamini kalau masalah kesehatan jiwa di Indonesia adalah isu besar yang memang harus diperhatikan. Masalahnya, tidak hanya terkait hambatan fasilitas kesehatan.  Kultur masyarakat kerap memberi stigma buruk bagi ODGJ, serta terbatasnya pengetahuan akan masalah gangguan jiwa.

Ujungnya, berbuntut pada minimnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap para ODGJ. ODGJ bukannya dibantu, tapi malah didiskriminasi oleh lingkungan sosialnya.

"Semasa pandemi ini sering diutarakan toh, yaitu orang dengan gangguan jiwa itu enggak pernah kena covid-19. Itu kan kesannya suatu diskriminasi. Siapa bilang ODGJ tidak kena covid-19? Hal-hal seperti itu lebih cepat diterima masyarakat dibanding yang positif,” ujar dia.

Berada dalam konteks yang sama, dokter spesialis kejiwaan RS Siloam Hospitals Bogor, dr. Lahargo Kembaren menjelaskan, buruknya stigma itu secara tidak langsung berkorelasi dengan masih tingginya angka ODGJ di Indonesia.

Karena stigma buruk dan minimnya pengetahuan seputar kesehatan mental jiwa, masyarakat akhirnya berupaya untuk tidak berurusan dengan layanan kesehatan jiwa. Alasannya jelas, takut dicap “gila”. Akhirnya, banyak pasien mencapai taraf gangguan jiwa akut tanpa perawatan profesional.

Padahal seharusnya, ketika ada gejala masalah mental atau kejiwaan tertentu, berkonsultasi dengan profesional, baik dengan psikolog ataupun psikiater adalah hal yang semestinya dilakukan. Jika itu dilakukan, akan segera mendapatkan diagnosa, berikut penanganan profesional sejak dini. Hal ini membuat mereka dapat tetap produktif dengan terapi medis.

Kultur itulah yang masih belum tumbuh di Indonesia. Meskipun kesadaran akan pentingnya pengecekan kesehatan jiwa mulai tumbuh di kalangan anak muda urban. Namun, potret yang berlawanan masih massif di berbagai pelosok daerah.

"Sekarang ini kita sangat gencar berikan edukasi, bahwa datang ke psikiater itu enggak harus ketika gejala berat. Ketika ada gejala, datang, konsultasi psikiater, itu akan sangat bermanfaat karena kita bertemu ahlinya, di sana akan disampaikan apa langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki masalahnya,” kata Lahargo, Sabtu (21/8).

Lantas, kapan seseorang dikatakan mengalami gangguan jiwa dan harus menemui profesional? Menurut Lahargo, saat seseorang mengalami perubahan-perubahan pada pikiran, perasaan dan perilaku secara mencolok dan dapat mengganggu produktivitas, relasi atau berbagai aspek kehidupannya sehari-hari.

Hidup Produktif Dengan Terapi
Igi Oktamiasih (40 tahun) adalah seorang dengan gangguan kejiwaan yang sadar memerlukan pertolongan. Dia penderita bipolar. Bipolar merupakan satu dari sekian banyak jenis gangguan jiwa, selain misalnya skizofrenia, siklotimik, gangguan obsesif kompulsif hingga stress pasca trauma atau PTSD.

Lewat komunitas Bipolar care Indonesia yang ia dirikan sejak 2013 silam, Igi dan kawan-kawan secara rutin menggelar forum-forum edukasi secara virtual. Di samping itu, lewat komunitas ini pula, Igi dan sekitar 2.000 lebih member komunitas di seluruh Indonesia, kerap menggalakan sharing session, sebagai upaya menghadirkan support system di antara sesama.

Igi meyakini pentingnya dukungan komunitas bagi para pengidap bipolar. Karena disadari betapa minimnya penerimaan masyarakat terhadap orang dengan masalah kesehatan jiwa.

Terlebih di masa pandemi, ada banyak hal yang bisa membuat mereka terjerumus dalam suasana mental down, dan bisa berujung pada periode depresi mendalam.

"Biasanya teman-teman tidak dapat support system karena masalah kejiwaan dianggap sebagai suatu aib, di keluarga juga kurang support," tutur Igi saat diwawancarai, Minggu (22/8).

Sebagai penyandang bipolar, Igi sendiri berada dalam situasi rentan secara mental, karena mudah terpicu oleh berbagai faktor penyebab stress di lingkungan sehari-hari. Namun, Igi adalah penderita bipolar yang hingga saat ini bisa hidup secara layak dan produktif, menjalani profesi sebagai karyawan swasta, dan mampu mengelola kegiatan kolektif secara baik.

"Menurut saya kalau saya bisa didiagnosa lebih awal, mungkin hidup saya bisa lebih optimal dengan perawatan," ucapnya.

Igi adalah satu dari ribuan penderita bipolar di Indonesia, dan termasuk orang yang beruntung karena memiliki akses lebih baik ke sumber-sumber informasi dan pelayanan kesehatan. 

Namun, bagaimana dengan penderita masalah kejiwaan lainnya yang tak mendapat pelayanan kesehatan, tak mendapat perhatian hingga berakhir dalam kondisi gangguan kejiwaan berat? Faktanya, masih banyak dari mereka yang telantar dan butuh uluran tangan. Sebagian dari mereka ada di jalan-jalan.

Memanusiakan Manusia
Belakangan, muncul banyak konten di platform Youtube yang merekam aktivitas pegiat atau influencer dalam membantu para ODGJ telantar di jalanan. Fenomena itu agaknya angin segar di tengah minimnya empati dan kuatnya stigmatisasi bagi ODGJ di Indonesia.

Salah satunya adalah Amal Purwadinata Djayaningrat, yang belakangan aktif memuat konten-konten seputar ODGJ lewat channel YouTube-nya, Pemburu ODGJ. Bersama tiga rekannya, Amal berkeliling dari daerah ke daerah, terutama Cirebon dan sekitarnya, untuk menemukan para ODGJ untuk dirawat sembari mencari informasi alamat keluarga ODGJ tersebut.

Untuk aktivitas seperti itu, Amal bekerja sama dengan dinas sosial setempat untuk menghadirkan rumah singgah atau penampungan sementara bagi para ODGJ yang dijaring dari jalanan.

Di rumah singgah itulah, Amal dan tim melakukan perawatan, serta upaya terapi agar si ODGJ untuk meningkatkan kesadaran agar bisa diajak berkomunikasi, termasuk bisa memberi tahu alamat keluarganya.

Amal sendiri adalah seorang praktisi pengobatan ODGJ di Cirebon sekaligus pembuat jamu. Jauh sebelum aktif membuat konten di YouTube, ia sudah berpengalaman melakukan hipnoterapi, terapi totok syaraf, hingga penggunaan ramuan-ramuan jamu dalam rangka terapi bagi ODGJ.

Penghasilan dari profesi pengobatan ODGJ sejak lama itulah, yang ia gunakan untuk memfasilitasi kegiatan sosialnya “berburu” ODGJ.

“Alhamdulillah sekarang sudah 39 ODGJ pada pulang ke kampung halaman, kembali ke pelukan keluarga. Ada yang kerja sekarang, ada yang jadi petani, kembali ke keluarganya dalam kondisi sadar,” cerita Amal kepada Validnews, Senin (23/8).

Orang baik lainnya yaitu seorang polisi di Lamongan, Jawa Timur (Jatim), Aipda Purnomo. Sebagaimana Amal, Purnomo memiliki program khusus untuk perawatan dan pemulangan para ODGJ yang dijaring dari jalanan di sekitar wilayah Jatim. Aktivitas tersebut ia unggah di kanal YouTube Purnomo Belajar Baik.

Gerakan Purnomo didukung oleh Yayasan Berkas Bersinar Abadi, badan yang ia dirikan sejak tahun 2018 silam untuk membantu anak yatim, kaum dhuafa serta orang-orang terlantar. Dari kas yayasan inilah, Purnomo bisa membangun sebuah rumah penampungan untuk para ODGJ yang ia bawa dari jalanan.

Tidak main-main, Purnomo yang merupakan Kanit Lantas Polsek Babat Polres Lamongan ini menyediakan segala fasilitas untuk perawatan ODGJ, mulai dari makan, pakaian hingga obat-obatan. Ia juga menghadirkan dokter jiwa untuk melakukan pemeriksaan secara rutin bagi para ODGJ  di rumah penampungan.

"Per hari ini kami rawat 21 orang yang ada di rumah, kita didampingi tim ahli ruqyah, dokter ahli kejiwaan, dan ustaz juga. Seminggu sekali mereka datang. Ada pengajian kita lakukan seminggu 3 kali. Rumah kami ini memiliki 2 lantai, Insyaallah mampu menampung hampir 40 pasien,” tutur Purnomo saat dihubungi, Selasa (24/8).

Purnomo mencatat, selama 5 tahun konsisten dengan program perawatan orang-orang terlantar di jalanan, termasuk ODGJ, sudah ada sekitar 100 orang yang berhasil dipulangkan ke keluarga masing-masing, yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Baik Amal maupun Purnomo punya modus yang sama dalam merekam aktivitasnya bersama ODGJ. Tujuannya tak lain adalah untuk berbagi semangat, berharap menularkan kepedulian pada publik penontonnya.

Di samping fakta bahwa konten-konten YouTube juga menghasilkan uang, pada kasus dua sosok di atas justru dana yang diperoleh, justru  untuk mendukung upaya perawatan para ODGJ. Apa yang dilakukan Amal maupun Purnomo adalah oase di tengah keringnya empati publik terhadap para ODGJ, terutama mereka yang telantar di jalanan. 


Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA